detikNews
Selasa 26 Maret 2019, 15:58 WIB

Jaksa Urai Peran Wagub Uu di Sidang Tuntutan Kasus Bansos Tasik

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jaksa Urai Peran Wagub Uu di Sidang Tuntutan Kasus Bansos Tasik Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum (Foto: Dadang Hermansyah/detikcom)
Bandung - Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum disebut dalam fakta persidangan kasus sunat dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Tasikmalaya. Keterlibatan Uu dalam perkara ini akan dipertimbangkan masuk dalam surat tuntutan jaksa. Agenda sidang tuntutan kasus tersebut dijadwalkan berlangsung 1 April 2019.

"Ya tentu, semua fakta persidangan akan dituangkan dalam tuntutan. Nanti akan terurai faktanya apa," ucap Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati Jabar) Abdul Muis Ali di Kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (26/3/2019).


Dalam persidangan, mantan Bupati Tasikmalaya tersebut disebut memberikan instruksi kepada Sekda Tasikmalaya Abdul Kodir untuk mengadakan kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) dan pembagian hewan kurban. Kedua kegiatan tak masuk pos anggaran Kabupaten Tasikmalaya sehingga anggaran kegiatan diduga bersumber dari dana sunat.

Abdul mengatakan peran Uu tersebut merupakan fakta persidangan yang akan dituangkan dalam surat tuntutan.

"Ya semuanya. Semua bahkan di situ kan selain catatan JPU (jaksa penuntut umum) ada rekaman juga biasanya. Dalam bunyi tuntutan, apa-apa yang terungkap akan disampaikan, akan bunyi," kata Abdul.

Pihak pengacara terdakwa Abdul Kodir sudah meminta jaksa mengakomodir fakta persidangan terkait Uu.

"Jelas (nama Uu perlu dimasukkan di tuntutan). Dalam istilah hukum ada azas berbagi kesalahan. Kesalahan terdakwa ini bukan hanya di terdakwa saja yang melakukan perbuatan. Ada peran orang lain yaitu perintah atau instruksi. Itu yang harus dipertimbangkan majelis hakim dan jaksa," ujar Bambang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (25/3).


Kasus tersebut berawal dari penyelidikan yang dilakukan polisi. Ada dugaan 'penyunatan' dana hibah untuk 21 yayasan di Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Dana yang seharusnya diberikan utuh itu 'disunat' oleh Sekda Tasik dan stafnya. Yayasan tersebut hanya mendapatkan 10 persen dari total keseluruhan yang harus diberikan.

Dari kasus tersebut, masing-masing tersangka menerima keuntungan beragam dari mulai Rp 70 juta hingga paling besar Rp 1,4 M. Sekda Tasikmalaya mendapat keuntungan paling besar.


Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya nomor : 700/1129/Inspektorat tanggal 28 September 2018 dengan hasil negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,9 miliar.

Kesembilan orang terdakwa dalam kasus ini yaitu Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani Setiawan.
(dir/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed