Kamis 21 Maret 2019, 20:49 WIB
Ketua DPRD Jabar Sambut Positif Wacana Fatwa Haram Game PUBG
Ilustrasi game PUBG. (Foto: shutterstock)
FOKUS BERITA:
PUBG Dikaji Haram
Bandung -
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menyambut positif soal wacana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar mengeluarkan fatwa haram game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Dia menilai fatwa itu perlu diterapkan kalau game berbasis online tersebut dapat menginspirasi aksi kekerasan.
"Permainan atau game dan sebagainya yang menimbulkan inspirasi melakukan kejahatan, saya kira (fatwa haram) perlu," kata Ineu di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).
Wacana fatwa haram itu mengemuka pascainsiden penembakan brutal yang menewaskan puluhan orang yang tengah beribadah di dua masjid Selandia Baru. Pelaku penyerangan disebut-sebut terinspirasi game berbasis online tersebut.
Di wilayah India, game besutan Tancent Games itu telah dilarang dimainkan oleh anak-anak dan remaja karena mengandung kekerasan. Bahkan, kepolisian di wilayah India mengancam hukuman penjara bagi yang kedapatan main game tersebut. Saat ini MUI Jabar tengah mengkaji terkait wacana tersebut.
"Bagaimana setidaknya mengantisipasi kejadian serupa (wacana fatwa haram game PUBG) itu tentu satu hal yang baik. Ini juga sedang dikaji MUI. DPRD juga (kalau) menerima masukan (laporan), nanti kita tindak lanjut," kata Ineu.
Selain itu, dia mengingatkan kepada semua pihak untuk lebih waspada atas perkembangan dunia digital. Selain game, saat ini masyarakat juga sering kali diresahkan dengan maraknya berita hoaks. Pihaknya akan mencoba melakukan pengawasan.
"Kami DPRD sesuai tugas mungkin kami lihat melakukan pengawasan di lapangan. Apa betul berpengaruh secara langsung atau setidaknya tidak hanya masalah game, tapi kami rasa perlu waspada terhadap hal yang bisa membuat keresahan," ujar Ineu.
(mso/bbn)
"Permainan atau game dan sebagainya yang menimbulkan inspirasi melakukan kejahatan, saya kira (fatwa haram) perlu," kata Ineu di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).
Wacana fatwa haram itu mengemuka pascainsiden penembakan brutal yang menewaskan puluhan orang yang tengah beribadah di dua masjid Selandia Baru. Pelaku penyerangan disebut-sebut terinspirasi game berbasis online tersebut.
"Bagaimana setidaknya mengantisipasi kejadian serupa (wacana fatwa haram game PUBG) itu tentu satu hal yang baik. Ini juga sedang dikaji MUI. DPRD juga (kalau) menerima masukan (laporan), nanti kita tindak lanjut," kata Ineu.
Selain itu, dia mengingatkan kepada semua pihak untuk lebih waspada atas perkembangan dunia digital. Selain game, saat ini masyarakat juga sering kali diresahkan dengan maraknya berita hoaks. Pihaknya akan mencoba melakukan pengawasan.
"Kami DPRD sesuai tugas mungkin kami lihat melakukan pengawasan di lapangan. Apa betul berpengaruh secara langsung atau setidaknya tidak hanya masalah game, tapi kami rasa perlu waspada terhadap hal yang bisa membuat keresahan," ujar Ineu.
(mso/bbn)
