DetikNews
Kamis 21 Maret 2019, 16:53 WIB

Pengusaha Hotel Keluhkan Mitigasi Bencana di Pangandaran Masih Rendah

Andi Nurroni - detikNews
Pengusaha Hotel Keluhkan Mitigasi Bencana di Pangandaran Masih Rendah Foto: Andi Nurroni
Bandung - Mitigasi atau upaya pengurangan risiko bencana di kawasan wisata Pangandaran, Jawa Barat, terbilang rendah. Padahal,wilayah Pangandaran tergolong ke dalam salah satu daerah rawan bencana, mulai gempa bumi hingga tsunami.

Kondisi ini diamini Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran Dadang Gunawan. Menurut Dadang, dalam isu kebencanaan, kemitraan yang terjalin antara PHRI dan pemerintah setempat belum mengarah pada kerjasama program.

"Yang khusus mitigasi (bersama pemerintah) itu baru sekali, itu pun sifatnya lebih ke sosialisasi," ujar Dadang kepada detikcom, Kamis (21/3/2019).

Dadang menyadari, mitigasi bencana harus dilakukan secara berkala, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan wisata, mulai dari pekerja hotel hingga para pedagang di kawasan wisata.

"Mereka sebenarnya yang paling memerlukan (pelatihan), karena mereka hidup sehari-hari di sana (pantai)," kata Dadang.

Soal minimnya rambu-rambu mitigasi di hotel dan restoran, menurut Dadang, hal tersebut disebabkan belum optimalnya upaya pemeritah merangkul para pengusaha hotel dan restoran.

"Sosialisasi memang kurang menyentuh ke pengusaha. Pemerintah harus memastikan para pengusaha memahami pentingnya memasang rambu-rambu (mitigasi)," ujar Dadang.

Belum lama ini, Dadang menginformasikan, pihaknya menerima kunjungan pihak swasta untuk penyediaan sistem peringatan dini kebencanaan di tiap-tiap hotel. Menurut Dadang, para pengusaha menyambut baik jika kerjasama terwujud.

"Saya sudah kabarkan ke teman-teman pengusaha, mereka menyambut baik dan siap berpartisipasi, termasuk urusan penganggaran," kata Dadang.

Menanggapi isu ini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Dareah (BPBD) Kabupaten Pangandaran Nana Ruhena menyampaikan, mitigasi di kawasan wisata sudah berjalan, namun masih butuh penguatan.

"Untuk gladi atau simulasi memang kita baru sebatas ke masyarakat umum. Untuk pekerja holtel, mereka memang perlu tersendiri karena nantinya mereka jadi agen informasi kepada wisatawan," kata Nana.

Terkait rambu-rambu, menurut Nana, hal tersebut memang masih bersifat imbauan, belum memiliki regulasi yang mengikat. Oleh karena itu, Nana menduga, masih banyak pengusaha yang abai.

Sementara menyangkut rencana pengadaan sistem perinngatan dini di hotel-hotel, menurut Nana, pihaknya dalam posisi menunggu langkah selanjutnya dari pihak ketiga selaku penyedia jasa.
(ern/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed