DetikNews
Kamis 21 Maret 2019, 16:48 WIB

Korban Curanmor di Cianjur Praperadilankan Kapolri-Kapolda Jabar

Syahdan Alamsyah - detikNews
Korban Curanmor di Cianjur Praperadilankan Kapolri-Kapolda Jabar Korban memperlihatkan bahan gugatan yang diserahkan ke PN Cianjur. (Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom)
Cianjur - Boyamin Saiman, korban pencurian sepeda motor (curanmor), melalui pengacaranya mempraperadilankan Kapolri, Kapolda Jabar dan Kapolres Cianjur terkait kasus yang ditanganinya. Berkas pengajuan gugatan praperadilan diantarkan Boyamin ke Pengadilan Negeri Cianjur, Rabu (20/3) siang kemarin.

Ada 18 poin dalam dalil yang diserahkan Boyamin ke PN Cianjur. Dalil itu berisikan soal tidak sahnya penghentian penyidikan terhadap tersangka curanmor bernama Suherman Mihardja.

"Di satu sisi, kepolisian sudah menetapkan Suherman Mihardja sebagai tersangka. Bahkan kepada sejumlah media, Kapolda Jawa Barat dalam hal ini Brigjen Polisi Agung Budi sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Tapi kenyataannya, Polres Cianjur tidak kunjung men-DPO-kan tersangka," kata Boyamin.


Boyamin yang juga menjabat sebagai koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) itu menilai kepolisian terkesan tidak serius menangani kasus tersebut. Surat permintaan dari kejaksaan untuk menyerahkan tersangka berikut barang bukti tidak kunjung diserahkan pihak polisi.

"Kejaksaan sudah nagih, tapi sepertinya tidak mampu untuk membawa barang bukti dan tersangka. Polisi juga terkesan lemah menghadapi tersangka hingga beberapa kali gagal menyerahkan, meski pun statusnya tahap dua. Maka itu, kita lakukan gugatan praperadilan kepada kapolri, kapolda (Jabar), dan kapolres (Cianjur)," tutur Boyamin.

Dia memastikan langkahnya melakukan praperadilan sudah tepat. Dia mendorong supremasi hukum benar-benar ditegakkan karena kasusnya bukan sekadar curanmor biasa.

"Kami membuktikan bahwa kami orang yang taat hukum, langkah hukum ditempuh. Meski pun dibalik kasus ini adalah adanya perebutan warisan, tersangka bukan orang biasa. Ada indikasi intervensi terhadap kasus ini sampai harus berjalan sekian lama," tuturnya.

"Normalnya dua minggu ke depan sudah ada jadwalnya kapan PN Cianjur menggelar sidang praperadilan ini," Boyamin menambahkan.

Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (21/3/2019), Kapolres Cianjur AKBP Soliyah belum memberikan tanggapan terkait gugatan praperadilan tersebut.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko meminta detikcom untuk menanyakan soal itu ke Kapolres Cianjur atau ke pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar.

"Kalau saya tanggapannya general saja, itu kan sifatnya teknis jadi ke Dir Krimum. Kalau secara general, praperadilan itu sah-sah saja, orang dalam rangka mencari proses keadilan melalui praperadilan. Enggak apa-apa, silahkan. Kalau teknis ke Kapolres atau ke Dir Krimum," tutur Trunoyudo.

Sementara itu terkait pernyataan pengacara yang menyebut Kapolda Jabar sudah menetapkan tersangka sebagai DPO kepada awak media, Direktur Krimum Polda Jabar Kombes Iksantyo Bagus Pramono menegaskan mekanisme penyidikan harusnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kapolda.

"Kalau pak kapolda sudah mengatakan itu (DPO), berarti beliau sudah tahu prosesnya. Enggak mungkin beda. Keterangan kapolda ya itu saja yang dipakai, enggak mungkin beda," kata Iksantyo.



Tonton juga video Geng Motor Sadis di Cianjur Ditangkap Lalu Dijemur Polisi:

[Gambas:Video 20detik]


(sya/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed