Tri mengatakan percepatan harus dilakukan dalam pembangunan di tengah tantangan persaingan global saat ini. Sehingga, percepatan pembangunan tidak hanya dilakukan Jabar melainkan daerah lainnya.
"Menghadapi challenge yang tidak mudah, situasi kompleks, sisi lain persaingan global luar biasa, untuk itu percepatan itu penting," kata Tri didampingi Dewan Eksekutif TAP Lia Endiani kepada detikcom di kantornya di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Kamis (14/3/2019).
Menurutnya keberadaan TAP bukan semata-mata untuk merangkap kerja organisasi perangkat daerah yang ada di Pemprov Jabar. Melainkan hanya bersifat koordinatif dan memastikan pembangunan berjalan cepat.
"Kami akan sangat senang kalau ini berjalan dengan baik. Tujuannya begitu. Sesuai regulasi yang bisa mengeksekusi (pembangunan) itu OPD," ungkap dia.
Kendati begitu, TAP diberi kewenangan untuk memberi masukan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengenai solusi persoalan di lapangan. Untuk itu, tim harus berinteraksi langsung dengan OPD.
"Kita tentu harus interaksi langsung dengan OPD, agar tahu persoalan di lapangan seperti apa. Bukan (pelototi) OPD, hanya memastikan berjalan sesuai target dan cepat," kata Tri.
Sebelumnya, Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Unpad Indra Perwira mengatakan TAP tidak akan menjadi persoalan bila sebatas memberi masukan mengenai konsep kebijakan. Jangan sampai TAP justru merangkap dengan OPD.
"Pertanyaannya secara struktural gubernur sudah punya staf ahli, kenapa enggak dimasukan saja. Saya belum tau tugasnya seperti apa. Tapi kalau tugasnya sama dengan dinas misalkan, ini yang enggak efisien, enggak bener," ujar dia. (mud/ern)
