Sabtu 09 Maret 2019, 17:30 WIB
Luhut: Tak Ada Saya Bilang Soal Dwifungsi TNI
Luhut tegaskan tak ada lagi kembalikan dwifungsi TNI (Foto: Syahdan Alamsyah)
Sukabumi -
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan penempatan perwira aktif di sejumlah jabatan sipil bukan untuk mengembalikan dwifungsi TNI. Ia hanya ingin sejumlah posisi diisi orang-orang berkompeten.
"Kita jangan bercerita berbeda dengan statemennya, saya tidak pernah ngomong soal dwifungsi. Jadi yang saya omong mengenai Menko Maritim, saya kan Menkopolhukam pernah, jadi tugas nya sama dalam kontek keamanan," kata Luhut di lokasi wisata Jembatan Gantung Situgunung, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Sabtu (9/3/2019).
Luhut menjelaskan di Menko Maritim banyak pekerjaan pengamanan laut yang menurutnya harus ditangani oleh perwira-perwira aktif.
"Tidak semua, tapi kan elok ditangani oleh mereka daripada maaf teman-teman yang dari sipil tiba-tiba belum pernah malah ke laut nanganin itu. Jadi saya usul bisa enggak, saya tanya teman-teman semua ternyata mereka setuju," jelasnya.
Dia juga mencontohkan perwira aktif yang ditugaskan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini diisi oleh Letjen Doni Monardo.
"Kenapa saya minta itu (diisi) perwira aktif, saya lapor kepada bapak presiden kita sudah tahu potensi ancaman (bencana) dikita itu besar kita hidup di ring of fire kapan aja bisa terjadi (bencana). Diperlukan kordinasi yang betul-betul kuat, ujung tombak dari itu adalah TNI dan Polri," jelasnya.
Perwira terbaik disebut Luhut layak mengisi di posisi-posisi yang memerlukan kekuatan koordinasi dan keamanan.
"Harus perwira aktif dan terbaik, kalau dia sudah pensiun koordinasi itu akan beda. Kalau dia aktif pergerakan itu akan cepat, malah saya usul ke bapak presiden bagaimana kalau SAR itu disandingkan satu dengan ini biar lebih efisien," ungkap dia.
Luhut juga mengaku tidak heran dengan munculnya kalimat tidak setuju terkait usulannya itu.
"Kalau enggak setuju ya silahkan, kemudian yang ketiga soal perbatasan yang saat ini dirangkap oleh Mendagri saya usul kenapa tidak ketua hariannya perwira aktif, perbatasan kita ini banyak dengan Timor Leste, dengan PNG, Filipina, Malaysia, Singapura, kita kan perlu dengan perwira yang bisa langsung membuat keputusan. Terus kalau ada orang yang tiba-tiba bilang kita mau buat dwifungsi TNI sama sekali tidak kepikiran itu," tegas Luhut.
Saksikan juga video 'Mengenal Macam Peran TNI: Dari Pretorian Hingga Participant Ruler':
(sya/mud)
"Kita jangan bercerita berbeda dengan statemennya, saya tidak pernah ngomong soal dwifungsi. Jadi yang saya omong mengenai Menko Maritim, saya kan Menkopolhukam pernah, jadi tugas nya sama dalam kontek keamanan," kata Luhut di lokasi wisata Jembatan Gantung Situgunung, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Sabtu (9/3/2019).
Luhut menjelaskan di Menko Maritim banyak pekerjaan pengamanan laut yang menurutnya harus ditangani oleh perwira-perwira aktif.
Baca juga: Moeldoko: Presiden Tak Ingin Dwifungsi TNI |
"Tidak semua, tapi kan elok ditangani oleh mereka daripada maaf teman-teman yang dari sipil tiba-tiba belum pernah malah ke laut nanganin itu. Jadi saya usul bisa enggak, saya tanya teman-teman semua ternyata mereka setuju," jelasnya.
Dia juga mencontohkan perwira aktif yang ditugaskan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini diisi oleh Letjen Doni Monardo.
"Kenapa saya minta itu (diisi) perwira aktif, saya lapor kepada bapak presiden kita sudah tahu potensi ancaman (bencana) dikita itu besar kita hidup di ring of fire kapan aja bisa terjadi (bencana). Diperlukan kordinasi yang betul-betul kuat, ujung tombak dari itu adalah TNI dan Polri," jelasnya.
Perwira terbaik disebut Luhut layak mengisi di posisi-posisi yang memerlukan kekuatan koordinasi dan keamanan.
"Harus perwira aktif dan terbaik, kalau dia sudah pensiun koordinasi itu akan beda. Kalau dia aktif pergerakan itu akan cepat, malah saya usul ke bapak presiden bagaimana kalau SAR itu disandingkan satu dengan ini biar lebih efisien," ungkap dia.
Luhut juga mengaku tidak heran dengan munculnya kalimat tidak setuju terkait usulannya itu.
"Kalau enggak setuju ya silahkan, kemudian yang ketiga soal perbatasan yang saat ini dirangkap oleh Mendagri saya usul kenapa tidak ketua hariannya perwira aktif, perbatasan kita ini banyak dengan Timor Leste, dengan PNG, Filipina, Malaysia, Singapura, kita kan perlu dengan perwira yang bisa langsung membuat keputusan. Terus kalau ada orang yang tiba-tiba bilang kita mau buat dwifungsi TNI sama sekali tidak kepikiran itu," tegas Luhut.
Saksikan juga video 'Mengenal Macam Peran TNI: Dari Pretorian Hingga Participant Ruler':
(sya/mud)
