detikNews
Jumat 16 November 2018, 13:13 WIB

Sekda Kabupaten Tasikmalaya Ditahan, Pemerintahan Berjalan Normal

Dadang Hermansyah - detikNews
Sekda Kabupaten Tasikmalaya Ditahan, Pemerintahan Berjalan Normal Foto: Dadang Hermansyah
Tasikmalaya - Pasca ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Polda Jabar, roda pemerintahan dan pelayanan Pemkab Tasikmalaya berjalan normal.

Pantauan detikcom, ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Tasikmalaya tetap beraktivitas seperti biasa dan melakukan apel pagi pada Jumat (16/11/2018). Meskipun tidak adanya Sekda yang merupakan pembina PNS.

Staff Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tasikmalaya Safari Agustin menegaskan pelayanan dan roda pemerintahan di Pemkab Tasikmalaya berjalan normal. Terkait dengan penahanan Sekda Abdul Kodir, menurutnya secara formal belum disampaikan ke Pemerintah Daerah.



Namun ia mengakui, saat ini jumlah PNS yang hadir tidak mencapai 100 persen. Karena ada yang tugas luar dan lepas piket. Meski terjadi kekosongan namun aktivitas kerja para pegawai berjalan normal.

"Insya allah karyawan Setda lancar, 70 persen yang hadir. Aktivitas normal karena ada mekanisme dimana ada pejabat halangan cepat ditangani pejabat di bawahnya. Apapun yang terjadi roda pemerintahan harus jalan," ujar Safari Agustin saat ditemui wartawan.



Menurutnya, setiap pegawai negeri sipil wajib melayani masyarakat. Terutama instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

"Wajib kita layani masyarakat, belum ada info formal," terangnya.

Ruang Kerja Sekda TasikmalayaRuang Kerja Sekda Tasikmalaya Foto: Dadang Hermansyah


Sementara itu, kondisi ruang kerja Sekda Kabupaten Tasikmalaya yang berada di lantai dua tampak sepi. Hanya ada dua orang staff yang melayani pemberkasan.

Diketahui, Polda Jawa Barat membongkar praktik korupsi dana hibah yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya dan sejumlah pejabat serta PNS pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Tasikmalaya.

Kerugian tersebut berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya nomor : 700/1129/Inspektorat tanggal 28 September 2018 dengan hasil negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,9 miliar.



(ern/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed