"Di era keterbukaan saat ini, seorang kepala daerah yang dipercayai pemilihnya, masyarakatnya, sudah tidak bisa menggunakan pola asal-asalan," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Pasundan (Unpas) Budiana di Kampus Unpas, Jalan Lengkong, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).
Pola yang dimaksud Budiana ialah soal pembangunan daerah. Dalam proses pembangunan suatu daerah, kata dia, tak bisa lepas dari kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam bidang SDM, pemerintah daerah atau kepala daerah membutuhkan tangan-tangan lain. Proses kemitraan harus terjalin di satu daerah. Maka, kembali lagi kepala daerah terpilih, jangan sampai melupakan perguruan tinggi," katanya.
Salah satu yang dapat dilakukan kepala daerah pada dunia perguruan tinggi ialah dengan memberikan bantuan fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan SDM. Menurut Budiana, pemerintah daerah sepatutnya tak tanggung-tanggung untuk memberikan bantuan dengan mekanisme kemitraan.
"Saya kira lembaga pendidikan dibina, ditingkatkan dan harus diperhatikan. Fasilitasi, kalau bisa jangan terpaku terhadap Perda (Peraturan Daerah), APBD dan anggaran saja. Misalnya membantu perguruan tinggi enggak bisa lebih dari x rupiah, dalam konteks kemitraan seharusnya ada upaya lain. Karena bicara fasilitasi perguruan tinggi, contoh di Fisip Unpas hampir 80 persen mahasiswa warga Jawa Barat, warganya gubernur," tuturnya.
Di samping itu, pihaknya juga berpesan agar pemerintah daerah tak selalu mementingkan universitas negeri. Menurutnya, universitas swasta juga sama pentingnya untuk proses pengembangan SDM.
"Seorang Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus bersikap adil, jangan negeri minded. Swasta juga diperhatikan," ujar Budiana. (dir/tro)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini