Respons Pemkot Bandung Soal Gagal Raih WTP dari BPK

Bandung - Untuk ketiga kalinya Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini Kota Bandung masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin mengatakan sejauh ini BPK telah mengapresiasi Pemkot Bandung yang sudah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki dan meraih WTP. "Sekarang sudah pada jalur yang pas. Hanya mungkin tinggal menjaga semangat dan ritme agar jangan kendor. Permasalahannya sudah mulai ketahuan, tinggal penyempurnaan," ujar Solihin usai acara Bandung Menjawab di Balaikota Bandung, Kamis (31/5/2018).

Baca juga: Kota Bandung, Bandung Barat dan Subang Gagal Raih Opini WTP

Terkait permasalahan aset yang menjadi salah satu penyebab belum diraihnya WTP, Solihin menjelaskan hal itu perlu kehati-hatian. Sebab Kota Bandung selama ini memiliki 'warisan' aset cukup banyak dari hasil pengembangan wilayah.

Selain soal aset, BPK pun menyarankan agar Pemkot Bandung memperbanyak tenaga akuntan. Terkait itu Solihin menilai kekurangan akuntan tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkot Bandung tetapi juga daerah lain karena saat ini tidak ada pembukaan formasi CPNS sebagai akuntan.

Meski begitu Solihin akan mengupayakan dengan menugaskan ASN Pemkot Bandung untuk menempuh pendidikan akuntan. Hal itu akan dilakukan merata di setiap perangkat daerah yang tidak memiliki tenaga akuntan.

"Saya optimis tahun depan kalau kita jaga ritme dan semangat maka tahun depan bisa peroleh opini WTP," katanya.

Baca juga: Dipimpin Ridwan Kamil, Kota Bandung Belum Mampu Raih WTP

Solihin yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Jabar dan Asisten Administrasi Pemprov Jabar siap membantu Ridwan Kamil setelah selesai dari cuti sebagai Wali Kota Bandung.

"Nanti kalau sudah kembali ke provinsi, saya akan bantu Kota Bandung. Inspektorat akan melakukan pendampingan untuk pembenahan aset-aset terutama catatan-catatan yang diberikan BPK," ujar Solihin.

WTP Bukan Ukuran Keberhasilan

Pakar kebijakan publik yang juga Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi dan Local Governance Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi menilai WDP tidak pas menjadi ukuran keberhasilan seseorang memimpin daerah.

"Ukuran penilaian tata kelola pemerintahan banyak. Kota Bandung sudah punya banyak prestasi bahkan beberapa menjadi percontohan nasional," katanya.

Baca juga: BPK Jabar Sarankan Daerah yang Raih WDP Perbanyak Tenaga Akuntan

Menurut Yogi, opini WDP hanya salah satu dari apresiasi laporan keuangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Sementara di sisi lain Kota Bandung tahun 2017 juga mendapat predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi (SAKIP) predikat A dari Kemenpan RB. "Ini menandakan bahwa reformasi birokrasi di Pemkot Bandung insya allah sudah berjalan dengan baik," ucapnya.

Yogi menyebut opini WTP untuk Kota Bandung hanyalah persoalan waktu. Setidaknya, kata dia, Ridwan Kamil sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki predikat tersebut.

"Ini hanya masalah waktu saja toh banyak juga sekarang kepala daerah dapat WTP tapi malah dicokok KPK, kan tidak bagus juga. Justru penguatnya adalah berbagai macam penghargaan yang diraih Kota Bandung untuk tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Yogi. (bbn/bbn)