Insiden '2019 Ganti Presiden', Demiz: Urusan KPU dan Bawaslu

Bandung - Cagub Jabar Deddy Mizwar (Demiz) enggan banyak berkomentar mengenai dugaan pelanggaran pasangan calon (paslon) Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang pamer kaus '2019 Ganti Presiden' saat debat, Senin (14/5/2018) lalu. Menurutnya masalah itu urusan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Bawaslu dan KPU Jabar telah melakukan pertemuan. Dari hasil pertemuan itu disimpulkan pasangan Asyik dinilai menyalahi prosedur debat kandidat.

Baca juga: Menanti Ketegasan KPU Sanksi 'Asyik' Soal '2019 Ganti Presiden'

Bawaslu memberi rekomendasi kepada KPU untuk memberi sanksi pasangan Asyik. Namun KPU akan mempelajari rekomendasi tersebut sebelum menjatuhi sanksi. Karena sanksi bisa berupa sanksi administrasi tertulis, lisan sampai tidak boleh ikut debat terakhir.

"(Soal sanksi) itu urusan KPU dan Bawaslu, kita tidak mau ikut campur. Kita serahkan ke KPU dan Bawaslu," kata Deddy saat dihubungi, Kamis (17/5/2018).

Meski begitu, pria yang akrab disapa Demiz cukup menyayangkan aksi yang dilakukan pasangan nomor tiga tersebut. Pasalnya, kata dia, pesan politik yang disampaikan kurang pas. Apalagi momennya saat debat publik Pilgub Jabar.

"Ya kita sayangkan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi mungkin pesan itu kurang tepat disampaikan dalam situasi itu. Pendapat dan pesan memilih seseorang boleh saja, tapi harus di tempat dan waktu yang tepat juga, kurang lebih begitu," ujar Demiz.

Baca juga: Tim 'Asyik' Belum Terima Surat Pelanggaran '2019 Ganti Presiden'

Ini Video tentang 'Asyik' Bawa Kaos 2019GantiPresiden, KPU Disebut Kecolongan (bbn/bbn)