.webp)
Nurul menanyakan hal itu kepada pasangan calon (paslon) nomor urut dua Yossi Irianto-Aries Supriatna. Acara debat publik pertama Pilwalkot Bandung berlangsung di Hotel BnB, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Minggu (25/3/2018) malam.
Nurul menanyakan tanggapan mengenai data TII yang menyebut persepsi suap di Kota Bandung mencapai 10,8 persen dari biaya produksi. Mirisnya, kata Nurul, praktik suap paling banyak terjadi pada hak dasar seperti listrik dan ketersediaan air bersih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal itu, Yossi menyampaikan klarifikasinya. Menurut dia, persoalan bukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan pada tingkat pengusaha itu sendiri.
"Dari sisi ASN kita bangun proteksi. Bahkan tahun 2016 justru Kota Bandung tampil dalam akuntabilitas nomor satu di Indonesia," katanya.
Yossi menilai apapun bentuk korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Sehingga ia berkomitmen akan membentengi dengan membangun reformasi birokrasi.
"Kita akan meminimalkan tatap muka pengusaha dengan penyelenggara negara. Itulah Bandung Hebat dan Ringkas (HebRing). Pelayanan publik yang hebat dipangkas tanpa ribet," ujar Yossi.
Nurul yang diberi waktu untuk menanggapi pernyataan Yossi kembali mengkritisi mengenai proses perizinan Kota Bandung yang diklaim sudah online. Padahal, kata Nurul, saat dicoba tetap saja ujung dari perizinan tersebut terjadi tatap muka.
"Jadi tidak semuanya berjalan sesuai syarat ingin transparan secara online. Oleh karena itu kita berkomitmen tidak hanya membangun smart city tapi open city," tandas Nurul mengakhiri sesi debat. (bbn/bbn)
