Jika Terpilih, Sudrajat Tak Segan Moratorium Pembangunan KBU

"Masalah banjir kemarin harus dipelajari lebih detail penyebabnya. Satu, karena curah hujan tinggi. Kedua, gorong-gorong tidak jalan dan terakhir ada dugaan bahwa daya serap tanah di Bandung utara minim karena banyak pembangunan, sehingga air langsung meluncur ke bawah," ucap Sudrajat kepada detikcom via telepon genggamnya, Kamis (22/3/2018).

Sudrajat menuturkan saat ini pembangunan memang banyak terjadi di KBU. Persoalannya, sambung dia, ada kebijakan yang sudah lama dikeluarkan oleh Bupati Bandung.

"Dalam konteks ini saya kira memang banyak kabupaten mengeluarkan izin karena dasarnya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," katanya.

Namun dalam perjalanannya, sambung Sudrajat, terkadang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tak memperhatikan faktor lingkungan. Sehingga tidak ada singkronisasi antara kebijakan kabupaten dengan tata ruang provinsi.

Untuk mengembalikan fungsi di KBU, Sudrajat berkomitmen akan bersikap tegas apabila terpilih. Bahkan, cagub nomor urut tiga itu akan menerapkan moratorium apabila pembangunan di KBU mengganggu faktor lingkungan.

"Bagi saya, kalau memang itu (pembangunan) mengganggu lingkungan, apabila ada kewenangan provinsi, maka apabila terpilih saya tidak segan-segan membuat moratorium," kata dia.

Sudrajat tak masalah apabila kebijakan moratorium akan berdampak ke PAD Kabupaten. Menurutnya, masih ada cara lain untuk mendapatkan PAD ketimbang mengorbankan masyarakat terkena bencana apabila pembangunan secara masif terus berlanjut di KBU.

"PAD biasanya dapat setahun, habis lagi. Jadi kita ambil PAD dari cara lain," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun sinergitas antara Bupati Bandung dan Wali Kota Bandung terkait KBU. Sebab selama ini, masing-masing wilayah memiliki otoritas atau kebijakan masing-masing.

"Kadang kan kabupaten enggak memperhatikan, 'keun bae lah da banjirnya di Bandung (tidak apa-apa karena banjirnya di Bandung). Seharusnya enggak bisa berdiri sendiri. Bahwa kabupaten dan kota harus singkron. Perlu ada koordinasi dengan provinsi sehingga tata ruang di Jawa Barat secara menyeluruh integratif," tandasnya.

Seperti diketahui, pakar Hidrologi dan Lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad) Chay Asdak mengatakan banjir bandang yang terjadi ini sudah diprediksi sejak 10 tahun terakhir. Apalagi pengalihan fungsi lahan masif terjadi di KBU beberapa tahun terakhir.