Pelanggaran Pemilu Banyak Libatkan ASN dan Kepala Desa di Jabar

Bandung - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) tengah memproses 112 pelanggaran selama tahapan Pilkada serentak di Jabar 2018. Sebagian besar pelanggaran melibatkan aparatur negeri sipil (ASN) dan kepala desa.

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan tren pelanggaran selama tahapan Pilkada serentak ini memang didominasi oleh ASN dan kepala desa. Hampir 50 persen pelanggaran melibatkan aparat pemerintahan.

"Memang berdasarkan pelanggaran yang kami proses, sebanyak 50 kasus itu melibatkan ASN dan kepala desa," kata Harminus kepada detikcom di kantornya, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin (19/3/2018).

Ia menuturkan tren pelanggaran lainnya yaitu penyelenggara dianggap tidak profesional sebanyak 20 kasus, politik uang sebanyak 5 kasus, pemalsuan identitas oleh calon kepala daerah perseorangan.

"Sebagian besar pelanggaran terjadi pada tahapan pencalonan dan kampanye," ungkap dia.

Baca juga: Bawaslu Catat 112 Dugaan Pelanggaran, Terbanyak di Majalengka

Menurutnya sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan kepala desa ini terjadi di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Karawang. Kedua daerah ini juga paling banyak ditemukan pelanggaran jenis lain.

"Dari pelanggaran yang terjadi di 27 kabupaten kota di Jabar, Majalengka dan Karawang paling banyak," kata Harminus. (ern/ern)