DetikNews
Sabtu 24 Februari 2018, 00:14 WIB

Gaji Kepala Daerah Kecil, Ridwan Kamil: Luruskan Niat

Tri Ispranoto - detikNews
Gaji Kepala Daerah Kecil, Ridwan Kamil: Luruskan Niat Foto: Tri Ispranoto
Bandung - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey belum lama ini mengeluhkan gajinya yang kecil. Sehingga ia meminta Presiden Joko Widodo menaikkan gaji kepala daerah sebagai langkah untuk menekan praktik korupsi.

Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil berpendapat segala sesuatu kembali pada niat seseorang. "Pilihannya ketika berniat jadi pemimpin apakah mau mencari nafkah atau memang murni pengabdian?" ujar pria yang akrab disapa Emil melalui pesan singkat yang diterima detikcom, Jumat (23/3/2018) malam.

Menurutnya segala sesuatu memiliki konsekuensinya sendiri. Hal itu juga berlaku pada seorang kepala daerah yang memang dirasakannya memiliki gaji yang relatif kecil.

"Nah ketika sudah tahu gaji itu relatif kecil, terus maksa untuk jadi pemimpin dan berharap gaji besar berarti ada yang salah dengan niatnya," katanya.

Baca juga: Gubernur Sulut Keluhkan Gaji, Mendagri: Sampaikan ke Presiden

Pria yang juga Wali Kota Bandung ini mengaku sebelum terjun ke dunia politik sudah memikirkan hal tersebut. Bahkan ia sudah menyiapkan bekal untuk keluarganya dari hasil pekerjaan sebelumnya yakni mengelola perusahaan firma arsitektur di tiga kota dengan 70 orang karyawan.

Sehingga, kata Emil, saat ia terpilih sebagai wali kota seluruh urusan ekonomi keluarga sudah tercukupi dan hal-hal yang berpotensi pelanggaran seperti korupsi tidak lagi terpikirkan olehnya.

"Saran saya yang akan terjun ke politik, luruskan niat semata-mata untuk pengabdian pada masyarakat. Dalam hemat saya, berbagai fasilitas yang diterima kepala daerah insya allah sudah mencukupi," ujarnya.

Selama menjadi Wali Kota Bandung sejak tahun 2013 lalu, Emil mengaku sudah membentengi diri agar ia dan bawahannya tidak terjerat korupsi. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi untuk mendorong efektifitas dan transparansi.

Emil membeberkan beberapa hal yang telah ia lakukan sebagai pemimpin Kota Bandung untuk meningkatkan performa bawahannya. Di antaranya adalah realisasi konsep e-Budgeting yang memungkinkan pengelolaan APBD secara optimal dan transparan.

"Sebagai wali kita saya menginstruksikan agar proses perizinan dionlinekan sehingga mengurangi pertemuan pemohon dengan petugas perizinan yang berpotensi pada KKN dan pungli," beber pria berkacamata itu.

Tak hanya itu, Emil juga menggunakan serangkaian teknologi terhadap kebutuhan publik untuk memutus mata rantai birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi memunculkan pungli. "Dengan satu tujuan yaitu menghadirkan pelayanan yang nyaman pada warga," tandas Emil.
(ern/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed