"Untuk rekrutmen tahun depan, kita sistemnya proaktif rekrutmen. Kita sudah menggandeng pemerintah provinsi (Jabar) terkait proses rekrutmen ini," ucap Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto saat rilis capaian akhir tahun di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (29/12/2017).
Agung mengatakan setelah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Pemprov Jabar, pihaknya mendapat sokongan dana sebesar Rp 4 miliar untuk proses rekrutmen tersebut. Uang tersebut, sambung Agung, telah disiapkan untuk agenda rekrutmen anggota Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Agung, dana tersebut nantinya akan dipakai untuk proses pelatihan dan pembekalan calon-calon anggota yang akan mengikuti seleksi menjadi anggota Polri. Kegiatan akan dilakukan di setiap Polres di Jabar.
"Jadi nanti adik-adik berlatih dulu di tes dulu sebelum rekrutmen. Pada saatnya nanti rekrutmen bulan Maret, diseleksi lagi, yang bagus itu bisa masuk," ucap Agung.
Sekadar diketahui, proses penerimaan anggota Polri di Polda Jabar berakhir ricuh. Sejumlah orang tua melayangkan protes, terutama terkait dengan kebijakan Kapolda Jabar yang kala itu dijabat Irjen Anton Charliyan soal prioritas putra-putri daerah. Kebijakan Anton itu tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017.
Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 panda Polda Jabar.
Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima. (bbn/bbn)











































