Pandangan Netty Heryawan Soal Peringatan Hari Ibu

Bandung - Istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Netty Prasetyani punya pandangan tersendiri mengenai peringatan Hari Ibu. Menurutnya peringatan Hari Ibu bukan sekedar seremonial belaka melainkan ada makna substansial yang harus dipahami.

Melihat akar sejarah Hari Ibu nasional, pertama kali diperingati pada hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama 22-25 Desember 1928. Kongres ini diselenggarakan di sebuah gedung bernama Dalem Jayadipuran, Yogyakarta.

Tujuan dari kongres tersebut merupakan upaya memenuhi hak-hak perempuan Indonesia. Meski sempat bergeser, semangat dan filosofi peringatan Hari Ibu sesuai dengan tuntutan hak-hak perempuan Indonesia kembali digemakan.

Netty mengatakan pemenuhan hak-hak perempuan tentu harus terakomodir melalui ruang-ruang struktural dan kebijakan di pemerintah. Sehingga, sambung dia, perempuan bisa berperan lebih di tengah masyarakat.

"Karena memang tidak mungkin kita memperingati hari ibu seremonial tapi kita harus mendorong upaya-perempuan pemenuhan hak perempuan di ruang struktural atau kebijakan," kata Netty kepada detikcom, Jumat (22/12/2017).

Ia menuturkan keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang kebijakan tentu melahirkan program, produk perundangan, dukungan anggaran yang bermuara pada penurunan persoalan sosial. Tak jarang menempatkan perempuan jadi korban.

"Perempuan korban kekerasan itu kan sudah dirilis secara resmi oleh BPS, survei tahun lalu pengalaman hidup perempuan menyatakan 1 dari 3 perempuan usia 15 - 64 tahun pernah mengalami kekerasan," ungkap Ketua P2TP2A Jabar tersebut.

"Terpenting juga dukungan negara terhadap lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan kaum perempuan. Bagaimana UUD tentang perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lebih bergigi dan bertaring," kata Netty menambahkan.

Tidak hanya masuk dalam ruang kebijakan, pemenuhan hak-hak ini juga perlu adanya sinergi dengan pemerintah. Sehingga, sambung dia, perempuan juga bisa berperan lebih dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia.

"Mereka bisa menjadi subjek pembangunan yang paham akan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Suporting sistem yang kuat agar ruang yang ramah, layak, aman buat perempuan dan kaum ibu ini bisa hadir," tutur dia.

Menurutnya keberpihakan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan perempuan atau ibu mandiri. Di antaranya memberikan akses seluas-luasnya dalam pendidikan, pelatihan, hingga kemudahan mengakses permodalan.

Ibu enam orang anak ini mengatakan pemerintah harus memberikan porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam mengeyam pendidikan. Jangan sampai ada kekhawatiran posisi laki-laki akan tergeser oleh perempuang cerdas.

"Ketika perempuan cerdas, jangan dikhawatiri kecerdasan perempuan akan menggusur kaum laki-laki. Justru ketika perempuan cerdas dia akan mampu menjalankan peran utama dan pertama diberikan oleh alam kepadanya sebagai pendidik umat manusia," kata Netty. (avi/avi)