Beda Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar Soal Masa Depan Jabar

Bandung - Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar beradu gagasan tentang masa depan Jabar dalam acara 'Curah Gagasan' yang digelar PDIP. Keduanya merupakan figur kuat bakal calon gubernur Jabar 2018.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung, Rabu (25/10/2017). Sejumlah tokoh potensial sebagai calon gubernur Jabar yang masuk radar PDIP hadir di acara ini. Setiap figur diberi waktu lima menit untuk menyampaikan gagasannya.

Baca juga: Irjen Anton dan Abdy Yuhana Bahas Alam Jabar di 'Curah Gagasan'

Dedi Mulyadi menyampaikan pentingnya integrasi kebijakan antara gubernur, bupati atau wali kota dan lurah atau kades. Terutama berbicara soal penggunaan anggaran.

"Ada tiga pemimpin di Jabar, gubernur, bupati-wali lota dan lurah-kades harus sama programnya. Jangan berbeda. Intergrasi kebijakan fiskal. Anggaran yang dimiliki harus disatukan untuk pembangunan Jabar," tutur Dedi dalam pemaparannya.

Dedi Mulyadi (Foto: Muklis Dinillah/detikcom)

Terbangunnya integrasi antar wilayah itu, menurut dia, berbagai kebijakan yang diambil pun akan lebih terarah. Ketiga pemimpin itu nantinya bisa memetakan kebijakan bersama seusai dengan kebutuhan.

"Integrasi wilayah ini nantinya menghasilkan kebijakan berbasis wilayah dan kebutuhan," tutur Dedi yang kini menjabat bupati Purwakarta sekaligus Ketua DPD Golkar Jabar.

Menurut dia, Jabar memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sehingga perlu ada kebijakan pembangunan berbasis alam dan kebudayaan sebagaimana identitas yang dimiliki Jabar selama ini.

"Pembangunan di Jabar itu harus berbasis kebudayaan dengan mengedepankan penghormatan kepada alam dan ruang kebudayaan. Keadilan sosial juga ditekankan dengan pembangunan di tingkat desa juga," tutur Dedi.

Deddy Mizwar (Foto: Muklis Dinillah/detikcom)

Tokoh lainnya yang juga calon kuat maju Pilgub Jabar 2018, Deddy Mizwar, memiliki pandangan sendiri soal membangun masa depan Jabar. Ia menitik beratkan aspek kesejahteraan, daya saing daerah dan pelayanan umum dalam pembangunan Jabar mendatang.

Untuk mencapai itu, menurut Deddy, butuh keberpihakan birokrasi. "Harus dilakukan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan efektif dan terbuka. Sehingga tiga aspek tersebut bisa tercapai," tuturnya.

Pria masih menjabat wagub Jabar ini mengakui tingkat kemiskinan di Jabar masih tinggi dan pemerataan ekonomi belum maksimal. Hal itu tak lepas dari jumlah penduduknya yang paling padat di Indonesia yaitu mencapai 47 juta jiwa.

"Tapi jangan lupa, pertumbuhan ekonomi di Jabar cukup baik yakni 5,67 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu hal ini yang perlu di benahi. Apalagi mendatang jumlah pendudukan akan semakin besar," tutur Deddy. (bbn/bbn)