DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 13:16 WIB

Soal Kasus SK Bodong, Dedi Mulyadi: Golkar Bukan Partai Modern

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Soal Kasus SK Bodong, Dedi Mulyadi: Golkar Bukan Partai Modern Dedi Mulyadi (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Bandung - Dedi Mulyadi mengaku tidak dirugikan dengan tersebarnya surat keputusan (SK) penetapan bakal Cagub dan Cawagub Jabar oleh DPP Golkar yang diduga bodong. Dalam kasus ini, Dedi menyebut justru Golkar yang merugi, bahkan menilai partai berlambang beringin ini bukan partai politik modern.

Pria menjabat bupati Purwakarta serta Ketua DPD Golkar Jabar tersebut menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Jabar di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (19/10/2017).

"Bagi saya, saya ruginya apa sih, kan enggak rugi apa-apa, yang rugi itu Golkar, penataan organisasinya seperti bukan partai modern," kata Dedi.

Baca juga: Jadi Saksi SK Bodong DPP Golkar, Dedi Mulyadi Diperiksa 2 Jam

Ia menjelaskan sebuah partai modern tentunya memiliki mekanisme tersendiri untuk menetapkan bakal calon kepala daerah. Menurut Dedi, SK penetapan tidak boleh tersebar luas sebelum disampaikan kepada calon kepala daerah yang ditetapkan.

"Dalam sebuah partai modern, surat itu enggak boleh dulu keluar sebelum diserahkan kepada yang bersangkutan (orang yang ditetapkan)," ujar Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Siap Mundur dan Rela Tak Diusung Golkar di Pilgub Jabar

Selain itu, ia menyebut penetapan seorang kepala daerah harus sepengetahuan dari pimpinan partai di daerah. Dalam kasus ini, Dedi sebagai ketua DPD merasa tidak pernah membahas dua nama yaitu Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien yang ditulis dalam surat diduga bodong tersebut.

"Mekanisme kepala daerah itu pertama ditetapkan DPP bersama-sama DPD, setelah itu diserahkan kepada ketua DPD, dari DPD diserahkan ke yang bersangkutan," tuturnya.

"Jadi kalau sudah keluar surat tapi belum ada penyerahan ke DPD dan DPD belum menyerahkan ke yang bersangkutan, itu belum sah," kata Dedi menambahkan.

DPD Golkar Jabar melalui biro hukumnya melaporkan kasus penyebaran surat penetapan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jabar ke Polda Jabar pada Senin (25/9) lalu. Belakangan diketahui, surat tanpa nomor, tanggal dan cap yang ditanda tangani mengatasnamakan Setya Novanto dan Idrus Marham itu diduga bodong. Laporan tersebut diterima Polda Jabar dengan nomor LP B/871/IX/2017/JABAR.
(bbn/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed