Tanggul Jebol, Dadang Naser: Kewenangan PSDA dan BBWS

Bandung - Bupati Kabupaten Bandung Dadang M Naser mengatakan kewenangan untuk memperbaiki tanggul jebol di Sungai Tarikolot, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung ada di Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar dan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

"Kewenangan sungai ada di PSDA dan BBWS," kata Dadang kepada wartawan usai melakukan peresmian Desa Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (2/10/2017).

Dadang mengungkapkan tidak hanya tanggul Sungai Tarikolot, kerusakan tanggul sungai termasuk pintu air juga terjadi di beberapa sungai dan anak sungai di Kabupaten Bandung.

"Sungai tersier, sekunder baru ke kabupaten (kebijakan). Kami juga sudah mememperjuangkan aspirasi ke sana (perbaikan), untuk tanggul sungai seperti Wandir, Radug dan Ibun saya hafal (lokasi kerusakan)," ungkapnya.

Baca juga: Tanggul Jebol Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Paseh Resah

Dadang menegaskan untuk memperbaiki tanggul di Kabupaten Bandung ada dua kewenangan yaitu BBWS untuk Sungai Citarum dan anak-anak sungainya dan sungai non status kewenangannya ada di PSDA provinsi.

Dadang menyatakan akan segera berkoordinasi dengan BBWS dan PSDA untuk memperbaiki tanggul tersebut. "Kami harapkan koordinasi. Saya juga ingin pintu-pintu air betul-betul berfungsi dengan baik," katanya.

Seperti diketahui sudah hampir dua tahun tanggul Sungai Tarikolot yang berada di perbatasan Kecamatan Paseh dan Majalaya jebol dan dibiarkan tanpa perbaikan. Akibatnya dua RW di Kampung Sukasari RW 09 dan 14 terdampak banjir dan mengancam ratusan rumah dengan korban 500 KK.

Siaga Bencana

Memasuki musim penghujan, Dadang mengimbau warga yang tinggal di wilayah dataran tinggi agar siaga bencana longsor. Begitupun warga yang tinggal di wilayah rawan banjir untuk tetap siaga. Pasalnya, Sabtu (30/9) kemarin banjir sudah melanda pemukiman yang berada di empat kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, Bojong Soang dan Banjaran.

"BPBD didorong untuk siaga (dan) waspada bencana longsor karena Kabupaten Bandung dinyatakan daerah bencana nomor empat di Indonesia," katanya.

Menurutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan kewaspadaan sekaligus akan dilakukan antisipasi dan pengecekan terhadap daerah-daerah yang biasa terjadi bencana banjir dan longsor.

Sementara itu Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung, Nanang Witarsa mengatakan hampir mayoritas desa di Kabupaten Bandung berpotensi rawan longsor.

Nanang mengungkapkan, beberapa desa yang rawan longsor di Kabupaten Bandung di antaranya berada di Kecamatan Kertasari, Rancabali, Pasirjambu, Ciwidey, Cimenyan, Pangalengan dan Ibun.


(ern/ern)