Proses Lelang Proyek Pemerintah di Jabar Diperketat

Bandung - Pemprov Jabar akan lebih tegas menindak perusahaan yang curang atau memiliki riwayat buruk dalam menyelesaikan paket pekerjaan lelang dari pemerintah. Semula catatan hitam hanya diberikan kepada perusahaan, ke depan bisa diberikan juga kepada pemilik perusahaan dan pemegang saham.

"Daftar hitam tidak hanya berlaku perusahaan saja. Tapi juga untuk pemilik perusahaan pemegang saham, (nanti) diusulkan ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," kata Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (7/6/2017).

Kemungkinan transaksi nakal bisa ditekan.Sekda Jabar Iwa Karniwa

Bila kebijakan itu diberlakukan, menurut Iwa, bisa mempersempit ruang gerak oknum dan perusahaan nakal yang menggarap proyek pemerintah. Cara seperti itu membuat proyek-proyek pemerintah di Jabar dapat berjalan baik.

Selain itu, Pemprov Jabar bekal membenahi sistem layanan pengadaan. "Jika sudah begitu, secara tidak langsung memperkecil tatap muka antara perusahaan dan yang melakukan lelang. Kemungkinan transaksi nakal bisa ditekan," ujarnya.

Menurut Iwa, pembenahan sistem layanan pengadaan dilakukan demi memaksimalkan jalannya pembangunan dan tentu berdampak terhadap penyerapan anggaran.

"Kalau proses pengadaan barang dan jasa terlaksana dengan baik adalah titik simpul bagaimana mempercepat kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan infrastruktur berjalan baik. Penyerapan anggaran juga jadi lebih maksimal," tutur Iwa. (bbn/bbn)