Ini Penjelasan Kades Kertajaya KBB Soal Beredarnya Kartu BPJS Diduga Palsu

Kabupaten Bandung Barat - Pihak Kantor Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengaku jika pihaknya mengetahui ada warganya yang memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu. Namun Pihaknya jika membantah telah melakukan pemalsuan terhadap kartu BPJS yang tersebar ke 230 warga di desa tersebut.

"Iya saya tahu itu sudah berjalan 8 bulan," ucap Kepala Desa Kertajaya, KBB, Fauzy Samsul saat dihubungi detikcom, Sabtu (23/7/2016).

Kenapa kartu palsu itu hingga sampai ke tangan warga? Fauzy menyebut, adanya kerjasama antara pihak kantor setempat dengan pihak kedua dalam hal ini dipegang oleh Rumah Peduli Duafa (RPD) yang berada di Kota Cimahi, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dilakukanlah pendataan dan penarikan uang iuran sebesar Rp 100 ribu yang dikoordinir oleh masing-masing RW.

"Masing-masing warga diminta uang iurannya, lalu disetorkan ke pada pihak yang bersangkutan (RPD) oleh relawan dengan iming-iming mendapatkan kartu BPJS bisa digunakan untuk mengklaim kesehatan, jadi mereka yang punya peran," terangnya.

Baca Juga: Terima Aduan Warga soal BPJS DIduga Palsu, Waka DPRD KBB: Ini Tidak Manusiawi!

Ia sendiri tak menyangka jika kartu yang dibagikan kepada warga di 23 RW yang berada di wilayahnya ternyata palsu. Tentu saja pihak desa merasa dirugikan. Tak sedikit warga yang protes datang ke kantornya untuk meminta kejelasan terkait dengan kartu BPJS yang tidak terdaftar secara resmi.

"Banyak warga masyarakat yang protes karena kartunya (BPJS) bodong, tidak tahu dibayarkan atau tidak sama RPD," jelasnya.

Pihak RPD sempat mendatangi kantor desa pada bulan Maret lalu untuk menawarkan program kerjasama untuk memfasilitasi bantuan kesehatan bagi warga yang kurang mampu. Program kerja sama itu disambut baik oleh balai desa. Fauzy beralasan kerjsama tersebut diterima karena banyak warga yang tidak terfasilitasi oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Karena banyak warga yang belum terfasilitasi untuk kesehatannya, dengan adanya kerjasama ini kita juga senang ada yang mau membantu warga, akhirnya kita terima dan berjalan, eh taunya kok jadi seperti ini jadi rame kartunya palsu," kata dia.

Setiap RW menurut Fauzy menyetorkan data warganya sebanyak 8 orang dengan membayar masing-masing Rp 100 ribu, dan terkumpul sebanyak 230 warga yang mendaftar. Akibat kejadian tersebut pihak kantor desa merasa turut dirugikan, dan akan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib.

"Kami juga merasa dirugikan banyak yang menuduh kepada kami, bukan kami yang mencetak kartu itu kartu dicetak oleh pihak RPD. Kami juga akan melaporkan ini ke polisi soalnya banyak warga juga yang jadi korban," tandasnya.
(imk/imk)