Terima Aduan Warga soal BPJS DIduga Palsu, Waka DPRD KBB: Ini Tidak Manusiawi!

Kabupaten Bandung Barat - Menanggapi beredarnya Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu yang beredar di warga Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat (KBB), membuat pemerintah setempat angkat bicara. Pembuatan kartu palsu untuk membantu warga yang kurang mampu untuk urusan kesehatan ini dinilai sudah keterlaluan.

Wakil Ketua DPRD KBB, Syamsul Ma'arif menegaskan, pihaknya sudah banyak menerima aduan dari warga Kertajaya dalam kasus pemalsuan kartu BPJS. Menurutnya ada sekitar 230 warga kurang mampu di 23 RW Desa Kertajaya, KBB yang kuat kemungkinan menerima kartu BPJS Palsu.

"Kartu yang dimiliki warga itu palsu, dan harus dilacak siapa yang memalsukannya. Di sini pemerintah tidak akan tinggal diam pihak terkait dalam hal ini Dinkes dan penegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk menindak lanjuti siapa oknum yang tega berbuat ini kepada warga," tegas Syamsul menemui warga kantor DPC PPP di jalan Simpang Raya, Kertajaya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (23/7/2016).

Syamsul mengatakan, dirinya sempat melihat salah satu warganya yang sedang berobat di Puskesmas Padalarang. Saat ditemui warga tersebut sedang menangis karena kartu BPJS Kesehatan, diklaim oleh pihak Puskesmas tidak terdaftar secara online.

Baca juga: Cerita Warga Padalarang Bandung Barat 'Tertipu' Kartu BPJS Diduga Palsu

Dari penuturan warga terhadap dirinya, sontak membuat Syamsul yang merangkap sebagai Koordinator Komisi IV DPRD KBB membidangi Kesehatan dan Pendidikan ini naik pitam. Pemalsuan kartu BPJS Kesehatan bagi warga yang kurang mampu ini ia nilai tidak memiliki rasa kemanusiaan.

"Saya melihat secara langsung bukan hanya mendengar dari masyarakat, satu warga saya menangis ketika kartunya dinyatakan palsu. Ini tindak yang tidak manusiawi. Padahal mereka telah bayar Rp 100 ribu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius untuk pemerintah KBB. Pihaknya akan bergerak langsung untuk membongkar siapa dalang dibalik pemalsuan ini. Ia merasa yakin jika kasus ini tidak hanya menimpa satu desa saja. Penyebaran kartu palsu ini diyakini menimpa warga desa lainnya yang berada di daerah KBB.

"Ini perhatian serius untuk kami di KBB, kita bergerak langsung untuk membongkar karena saya yakin ini bukan hanya satu. Kita akan lakukan koordinasi dengan pihak komisi kesehatan," kata dia.

Foto: Masnurdiansyah/detikcom

Dirinya tak habis pikir, kenapa ada oknum yang tega melakukan ini kepada warga yang kurang mampu. Mereka membutuhkan bantuan dalam fasilitas kesehatan dan hal ini dianggap mutlak sesuai aturan, jika warga kurang mampu wajib mendapatkan fasilitas untuk meringankan biaya pengobatan.

"Ibaratnya seperti ini, anda butuh pertolongan kesehatan ternyata tidak bisa sudah pasti kecewa, Senin kita akan bicarakan dulu, kita harus buka ini supaya publik tahu," ucapnya.

Syamsul menambahkan, tidak seharusnya modus penipuan dilakukan seperti ini dimana nyawa seseorang menjadi taruhannya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan intansi terkait untuk mengurus masalah ini. Mereka akan mendatangi kepada warga yang merasa memiliki kartu palsu.

"Kita akan menjemput bola untuk mengurus kasus ini. Bukan begini caranya untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penipuan saat orang itu mengharapkan bantuan dimana nyawa menjadi taruhannya," pungkasnya. (trw/trw)