.webp)
Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung Jumono berkisah berdasarkan masukan dari rekan-rekannya yang memiliki keterbatasan fisik. Menurut Jumono pihak KPU wajib memerhatikan kalangan difabel yang punya hak sama dengan warga lainnya dalam menyukseskan pesta demokrasi nanti.
"Di bilik suara nanti, harus ada alat bantu template berupa braile bagi tunanetra saat memilih siapa pilihannya. Jangan sepelekan. Ya, karena mereka juga bisa memilih secara mandiri," kata Jumono disela-sela acara sosialisai Pilgub Jabar kepada 100 orang difabel yang digelar KPU Bandung di Hotel Lingga, Jalan Soekarno Hatta, Selasa (27/11/2012).
Jumono menjelaskan, tersedianya alat khusus untuk kalangan tunanetra saat pencoblosan nanti guna menjamin kerahasiaan. "Azas luber (langsung, umum, bebas rahasia) harus dirasakan juga oleh difabel," tambah pria yang merangkap ketua Forum Perjuangan Difabel Kota Bandung ini.
Pada Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung 2008 lalu, Jumono menuturkan, alat bantu braile bagi tunanetra di bilik suara disiapkan KPU Kota Bandung. Artinya, sambung dia, pelaksana sudah memerhatikan warga tunanetra.
"Namun berbeda bagi difabel yang memakai kursi roda. Diharapkan di TPS nanti aksesnya mudah dilalui pengguna kursi roda. Selain itu, ruang bilik suara dibikin leluasa atau tidak sempit saat kursi roda masuk," tutur Jumono yang duduk di kursi rodanya.
Lebih lanjut ia megungkapkan, jumlah difabel berdasarkan data Dinsos Kota Bandung pada 2010 tercata 10.400 orang. Menurut dia, diperkirakan difabel yang memiliki hak pilih pada Pilgub Jabar 2013 mendatang mencapai 8 ribu orang. "Mereka terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa," terang Jumono.
Di akhir perbincangan, Jumono dan rekan difabel lainnya berharap tidak terjadi diskriminasi saat nanti proses pencoblosan.
(bbp/ern)
