Lelang Melalui LPSE Jabar Tembus Angka Rp 4 Triliun

Bandung - Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat Ika Mardiah menyatakan jumlah paket yang dilelang hingga Senin (17/10/2011), terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Di mana jumlahnya mencapai 3.224 paket dengan pagu menembus angka Rp 4 triliun lebih.

Menurutnya baik paket maupun nilainya meningkat 100 persen dibandingkan pada kurun yang sama tahun 2010 lalu sebanyak 1.562 paket.

"Arahan Pak Gubernur cukup jelas yakni mengoptimalkan LPSE sebagai media lelang. Selain itu kinerja dan capaian prestasi yang sudah diraih harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Untuk itu kita terus mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan LPSE bagi para pengguna. Sejumlah sosialisasi dan pelatihan serta perbaikan sarana terus dilakuka," ujar Eka dalam rilis yang diterima detikbandung, Rabu (19/10/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan data dari Reporting System LPSE Jabar, Pakar Report menunjukan dari 3.224 paket, sebanyak 2.601 paket sudah selesai dilelang dengan pagu mencapai Rp 3,3 triliun lebih. Dari proses tersebut, LPSE Jawa Barat berhasil mendongkrak efisiensi anggaran sebesar 15,46 persen atau setara dengan nilai Rp 515,8 miliar lebih.

Dari jumlah itu, paket lelang pada OPD Jabar sebanyak 977 paket, dengan pagu Rp.1,4 triliun lebih dan telah selesai 782 paket dengan pagu selesai Rp.1,2 triliun. Efisiensi yang didapat pada lelang paket di OPD Provinsi sebesar Rp.227,6 miliar atau 18,28 persen.

"Selain jumlah paket, peningkatan efisiensi juga tercapai dan nilainya cukup tinggi mencapai setengah triliun lebih. Bahkan di level OPD Provinsi Jawa Barat efisiensi melancapai 18 persen lebih," tandas Ika.

Adapun jumlah penyedia yang mendapatkan kode akses ke LPSE Provinsi Jawa Barat mencapai 9.090. Sementara jumlah instansi yang dilayani oleh LPSE Provinsi Jawa Barat sebanyak 95 instansi. Baik Unit Layanan Pelelangan (ULP) Provinsi Jawa Barat, instansi vertikal, ULP Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(ern/ern)