Mereka menuntut agar alokasi biaya pembangunan gedung DPR RI yang baru dialihkan untuk pembangunan fasilitas sekolah dan biaya pendidikan.
"Pada masa sulit ini malah bikin gedung baru. Biaya pembagunan gedung baru DPR itu dapat dialokasikan untuk pembangunan sembilan ribu sekolah di Indonesia," ujar Ketua HMI Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswan dan Pemuda (PTKP) Hukum Unpas, Januriadi, disela unjuk rasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi saat ini anggaran pendidikan yang minim dan pengawasan anggaran carut marut membelenggu anak bangsa yang haus pendidikan," jelas Adi.
Pedemo membawa sebuah spanduk bertulis 'Wajah Buruk Pendidikan Indonesia'. HMI Komisariat Hukum Unpas menuntut kepada pemerintah agar memperketat pengawasan anggaran biaya pendidikan dan memberikan sanksi terhadap institusi pengemplang dana pendidikan. "Selain itu, menuntut Presiden SBY untuk mundur dari jabatannya apabila tak bisa memberikan biaya pendidikan yang murah dan gratis," papar Adi.
(bbn/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini