.webp)
Di Kota Bandung, harga raskin yang tadinya Rp 1.600, hanya dijual dengan harga Rp 1.000 kepada masyarakat. Hal itu karena Pemkot Bandung menerapkan subsidi Rp 600 untuk setiap kilogram raskin. Sementara di daerah lain raskin dijual hingga harga Rp 2.000.
"Dari tiga daerah yang kami kunjungi hari ini yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung, tentu ada hal yang berbeda. Di sini (Kota Bandung - red) tidak ada masalah dalam penyaluran raskin. Di sini malah memberikan tambahan subsidi untuk raskin yang harganya Rp 1.600 jadi Rp 1.000 saja," ujar anggota Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron.
Hal itu dikemukakan Herman usai berkunjung ke Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (4/4/2011).
Di Karawang dan Garut, kata Herman, pihaknya menemukan masalah yakni soal kuantitas dan kualitas raskinnya. Untuk kuantitas misalnya, raskin yang seharusnya diberikan 15 kilogram hanya diberikan 5 kilogram kepada rumah tangga sasaran (RTS).
Sementara untuk kualitas, sambung Herman, masih ditemukan adanya raskin yang tidak layak dikonsumsi. "Di Karawang dan Garu masalahnya klasik yaitu kuantitas dan kualitas. Beda dengan di Bandung," ungkapnya.
Herman memaparkan, di daerah lain tidak ada yang memberikan subsidi tambahan untuk raskin tersebut. Sehingga, tutur dia, raskin yang dijual ke masyarakat harganya bertambah dengan alasan karena biaya transportasi.
"Ini yang kemudian menyebabkan pihak desa atau kelurahan menerapakan atau mengambil peningkatan harga. Misalnya jadi Rp 2.000, karena yang Rp 400 itu digunakan untuk mengcover dana transportasi ke RW atau RT, jelasnya.
Melihat upaya tersebut, Komisi IV berencana mengusulkan ke pemerintah pusat agar Kota Bandung mendapatkan Raskin Award. "Kami akan mengusulkan untuk ada apresiasi dengan memberikan Raskin Award. Sebab ini jadi prestasi luar biasa bagi Kota Bandung," kata Herman.
Wali Kota Bandung Dada Rosada menyambut baik pujian yang disampaikan Komisi IV DPR RI. "Apresiasi dari Komisi IV saya ucapkan terimakasih. Ini memang upaya kita untuk membantu masyarakat mkin. Dan ini memang tugas pemerintah memberikan kesejahteraan dan perlindungan untuk masyarakat," paparnya.
Selain subsidi untuk raskin, kata Dada, pihaknya juga memiliki program Bawaku Makmur, Bawaku Kesehatan, Bawaku Pendidikan, Bawaku Pangan, dan lain-lain. Sebab, kata Dada, rakyat miskin tidak hanya membutuhkan raskin saja.
"Rakyat miskin bukan butuh beras saja, tapi semuanya. Program Bawaku itu bagian dari menyelesaikan kemiskinan sesuai 14 kriteria BPS," jelas Dada.
(ors/bbn)
