Siapa Pun Presidennya, BLT Masih Perlu

Bandung - Meski mendapat banyak kritikan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijalankan pemerintah SBY-JK dinilai masih perlu dilanjutkan dengan nama yang sama atau berbeda oleh presiden terpilih selanjutnya.

Sejak turunnya kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin, banyak pihak yang menyangsikan keefektifannya. Beragam komentar dan pendapat baik pro atau kontra juga ramai terdengar. Salah satu yang pro adalah Soni A. Nulhaqim, Dosen Jurusan Kesejahteraan Sosial UNPAD ini menilai BLT adalah program yang cocok untuk masyarakat miskin di Indonesia.

"Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai untuk mensupport masyarakat miskin yang tidak mampu, itu sudah baik. Hanya bagaimana pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengelolanya," tutur Soni ditemui usai Seminar 'Save Our Nation From Disaster' di Kampus Universitas Padjajaran Rabu (10/6/2009).

Menurut Soni, BLT akan lebih efektif jika pemerintah bisa memberikan arahan agar uang yang diberikan mendidik masyarakat jadi produktif dan bukan konsumtif seperti yang selama ini terjadi. "Kalau masyarakat miskin diberi uang tunai tanpa arahan apapun, mereka hanya akan mengangapnya sebagai sumber pemasukan, sehingga tidak akan berdampak apapun pada kesejahteraan mereka," ujar Soni.

Soni berharap, pemerintah bisa menata ulang sistem pemberian BLT agar tidak sekadar menjadi bantuan sementara tapi bisa membuat masyarakat lebih mandiri. "Kan pemerintah bisa memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang bisa membuat penerima BLT tidak hanya berpangku tangan. Nanti setelah masyarakat memiliki keterampilan, mereka bisa merintis usaha yang pendanaannya didapat dari BLT," tuturnya lagi.

Jika pemerintah bisa mengaplikasikan sistem seperti ini. Soni yakin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama masyarakat miskin di Indonesia jumlahnya bisa semakin tereliminir. "Apabila pemerintah merasa kesulitan untuk mengarahkan masyarakat miskin menjadi produktif, sebenarnya mereka bisa menggandeng NGO (Non Governmental Organization) atau memanfaatkan perangkat desa seperti lurah dan camat untuk berperan aktif dalam pemanfaatan BLT," ujar Soni

Sekalipun BLT adalah program yang dibuat oleh pemerintahan yang sekarang, Sony berharap BLT bisa terus berjalan sekalipun terjadi pergantian kepemimpinan pada Pilpres mendatang. "Siapapun yang menjadi pemimpin pada pilpres mendatang, seharusnya BLT tetap ada. Kalaupun tidak dengan nama yang sama, bisa diganti dengan nama lain," ujar Soni.




Ayo ngobrol seputar Kota Bandung di Forum Bandung.
(tya/lom)