"Karena bahan dasar untuk DPT berasal dari Disduk, maka kami ingin mengkonfirmasi hal tersebut," ujar Deden Deni Gumilar Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Bandung, yang menjadi juru bicara dari 7 parpol tersebut, Selasa (5/5/2009).
Ketujuh parpol tersebut, yaitu PPRN, PKPI, Hanura, Kedaulatan, PMB, PPI dan PPDI ingin membandingkan data yang dimiliki oleh Disduk dan juga data yang dimiliki KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Deden meyatakan pihaknya datang bukan karena ingin mecari-cari kesalahan Disduk atau KPU. "Kami bukan mencari kesalahan, justru mau memperbaiki salahnya dimana untuk pilpres mendatang, supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti pileg kemarin," ujar Deden.
Sementara itu, Kadisduk Kota Bandung Endang Warsoma menyatakan pihaknya telah menempuh mekanisme yang ada dalam upaya memberikan data kepada KPU. Seperti DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) yang telah diserahkan pada KPU sejak April 2008.
"DP4 telah kita berikan sejak April 2008 karena memang seperti itu aturannya," ujar Endang.
DP4 yang diberikan adalah hasil pemutakhiran data yang dilakukan oleh Disduk. "Tapi kan DPT versi KPU tidak hanya dari DP4 saja, mereka akan mengolah data yang masuk. DP4 adalah salah satu bahan dasar," ujar Endang.
Dalam pemutakhiran data, menurut Endang, pihaknya tidak bisa ikut campur karena khawatir akan melangkahi wewenang KPU. "Nanti saya offset," ujar Endang yang kemudian mengatakan bahwa Disduk tidak akan melakukan pemutakhiran data.
Yang bisa dilakukan adalah ikut memantau kinerja dari PPK, PPS dan PPDP dalam menyelesaikan tugasnya. "Mereka lah yang bekerja di lapangan untuk melakukan pemutakhiran data, seperti penduduk yang sudah meninggal atau telah berumur 17 tahun," ujar Endang.
(tya/ern)











































