Fatwa Haram Golput Tidak Langgar HAM

Bandung - Terkait dengan kontroversi fatwa golput haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar) berpendapat fatwa MUI tersebut tidak menyinggung Hak Asasi Manusia (HAM).

"MUI hanya ingin membantu kesuksesan demokrasi di Indonesia dengan menganjurkan memilih pemimpin yang baik," kata Prof Sanusi Uwes, Ketua Divisi Sosialisasi KPU Jabar, di sela-sela acara diskusi 'Golput a Controversion' di Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Selasa (17/3/09).

Lebih lanjut, Sanusi mengatakan golput yang terjadi sekarang bukan karena pengetahuan politik, tapi karena malas. Misal, dia mencontohkan, pada tahun 1973 munculnya gerakan golput yang dipelopori oleh Arif Budiman, seorang tokoh demonstran. Golput yang digembor-gemborkan dia adalah golput yang memang benar-benar sadar politik. Namun saat ini, maraknya golput karena banyak masyarakat menilai pemilu buang-buang waktu.

"Banyak tukang becak yang lebih milih narik becak daripada buang-buang waktu dua jam ikut pemilu," kata Sanusi.

Sedangkan Ketua Komisi fatwa MUI Jabar Prof Salim Umar mengatakan berdasarkan dalil yang ada, orang Islam hukumnya wajib memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai kriteria pemimpin yang baik.

"Haram hukumnya jika memilih pemimpin yang tidak memiliki kriteria pemimpin yang baik," ujar Salim.

Lebih lanjut, menurut Salim berdasarkan Islam, kriteria pemimpin yang baik adalah pemimpin yang beriman, bertaqwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, serta mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat.

"Jika ada pemimpin yang mempunyai kriteria pemimpin yang baik dan kita tidak memilih itu juga haram," lanjut Salim.

Salim mengatakan MUI sifatnya hanya menyampaikan, terkait diamalkan atau tidak, itu tetap tanggung jawab pribadi masing-masing.




Ayo ngobrol seputar Kota Bandung di Forum Bandung. (rks/ern)