'Gugatan Ahli Waris Mengada-ada'

Bandung - Kabag Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar Ruddy Gandakusuma menilai gugatan 42 ahli waris Patinggi yang mengklaim memiliki hak atas Lapangan Gasibu mengada-ada.

Menurutnya, sah-sah saja jika ada masyarakat yang menggugat Pemprov Jabar karena itu merupakan hak warga negara. Namun menurutnya gugatan 42 orang ahli waris almarhum Dirdja alias Patinggi alias Djayareksa alias Rd Kusuma Atmawijaya yang diwakili Ny Ari Djuariah dan Yudi Heryanto mengada-ada.

"Mengada-ada, terlalu berspekulasi. Kenapa tidak saat jaman dulu, saat Belanda mau bangun Gedung Sate. Kenapa tidak digugat pemerintah Belanda," papar Ruddy saat dihubungi detikbandung, Senin (24/11/2008).

Ruddy mengaku sudah menerima surat panggilan dari pengadilan tiga hari lalu. Dia menyatakan pihaknya masih menunggu surat tugas dan kuasa dari gubernur untuk melayani gugatan.

"Yang jelas kami menunggu surat tugas dan kuasa dari gubernur. Sepertinya masih dalam proses. Kalau sudah ada, kita akan bertindak atas nama Pemprov Jabar," ujarnya.

Selain Lapangan Gasibu, ahli waris juga menggugat lima tergugat lainnya yaitu PT Bank Mandiri, TNI AL CQ dan Denal Bandung, PT Taspen TBK, Auw Sia Tjeu, Suryatin Abdulrahman Habiebie. Selain itu BPN Kantor Pertanahan Kota Bandung pun turut tergugat.

Digugatnya lima tergugat lainnya karena pemakaian lahan yang dipakai oleh Bank Mandiri di Jalan Surapati No 2, Danlanal di Jalan Aryajipang No 8, PT Taspen di Jalan Diponegoro No 23, rumah Auw Sia Tjeuw di Jalan Diponegoro No 19, rumah Suryatin Abdulrahman Habiebie di Jalan Diponegoro No 21. Mereka menggugat ke-6 tergugat ini sebesar Rp 12 miliar.

Patanggi meninggalkan harta berupa tanah hak milik adat yang terletak Lapangan Gasibu dan sekitarnya yaitu sebelah Utara dibatasi Jalan Surapati, sebelah Barat Jalan Aryajipang, sebelah selatan dibatasi Jalan Diponegoro dan sebelah Timur di Jalan Sentot Ali Basah.

Sengketa ini berawal dari pemindahan makam Rd Kusuma Atmawijaya yang terletak di area Gasibu oleh Pemprov Jabar. Namun tidak jelas disebutkan dalam dakwaan tahun berapa pemindahan makan ini.

Para tergugat tidak pernah membeli atau membayar uang untuk penggantian hak milik tanah adat tersebut yang seharusnya diterima oleh para ahli waris.



Ayo ngobrol seputar Kota Bandung di Forum Bandung. (afz/ern)