Pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah sejak Senin (24/07) lalu, demikian keterangan sejumlah sumber kepada BBC News Burma.
Sumber-sumber itu mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi sekarang tinggal di sebuah gedung pemerintah di ibu kota Naypyidaw.
Sejauh ini belum ada keterangan dari pemerintah junta militer Myanmar tentang informasi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumber-sumber BBC News Burma menyebutkan, pemerintah junta militer telah mengatur pertemuan antara Suu Kyi dengan T. Khun Myat, ketua majelis rendah parlemen Myanmar.
Namun, militer belum mengungkapkan rincian apapun tentang pertemuan tersebut.
Suu Kyi sebelumnya dikabarkan sakit, namun militer membantah laporan itu.
Awal pekan ini, sebuah sumber dari penjara Naypyidaw tempat dia ditahan mengatakan kepada BBC Burma bahwa dia dalam keadaan sehat.
Pada 12 Juli lalu, Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, mengaku telah menemui Suu Kyi. Pertemuan itu disebut sebagai "upaya pendekatan" kepada pihak-pihak di Myanmar yang menginginkan penyelesaian secara damai di tengah krisis.
Baca juga:
Jenderal Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta militer di Myanmar (Reuters)
Suu Kyi ditahan sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021. Militer menuding ada kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) - meskipun tidak ada bukti tentang hal ini.
NLD memenangkan 83% kursi parlemen dalam pemilu yang digelar 8 November 2020 dalam apa yang disebut sebagai referendum atas pemerintahan sipil Suu Kyi.
Ini merupakan pemilu kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.
Namun militer menolak hasil pemilu tersebut, dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan. Lalu terjadilah kudeta militer.
Sebukan sebelum kudeta, Suu Kyi dinyatakan bersalah memiliki alat komunikasi walkie-talkie di kediamannya.
Baca juga:
- Aung San Suu Kyi kembali divonis penjara, total 20 tahun
- Kudeta Myanmar dan Aung San Suu Kyi: Ikon demokrasi yang reputasinya jatuh akibat krisis Muslim Rohingya
- Mengapa China halangi PBB kutuk kudeta militer di Myanmar?
Pasukan militer dikerahkan untuk menutup jalan-jalan di ibu kota Nay Pyi Taw, Febuari 2021 (EPA)
Dalam perkembangannya, Suu Kyi dinyatakan bersalah oleh pemerintahan militer atas kasus menghasut kerusuhan dan melanggar aturan Covid.
Pada September 2022, pengadilan di Myanmar menjatuhkan vonis hukuman penjara selama tiga tahun ditambah kerja paksa kepadanya.
Sebelumnya, Suu Kyi telah divonis hukuman penjara selama 17 tahun lantaran diputuskan bersalah melakukan berbagai pelanggaran, termasuk korupsi dan menghasut kerusuhan. Sehingga secara keseluruhan Suu Kyi telah menerima vonis penjara selama 20 tahun.
Suu Kyi membantah semua tuduhan itu. Dakwaan itu secara luas dikecam sebagai tuduhan tidak adil.
Penahanan dan dakwaan atas pemimpin NLD ini kemudian dikecam dunia internasional.
PBB menyebutnya sebagai "pengadilan palsu" dan mengatakan hal ini hanya akan "memperdalam penolakan terhadap kudeta".
Baca juga:
- Facebook dan Instagram melarang militer Myanmar
- Kudeta Myanmar: 'Turun diktator militer, jangan arahkan senjata ke rakyat'
Sejumlah anak muda di Mandalay, Myanmar, Kamis (04/02), menggelar unjuk rasa memprotes kudeta militer di negara itu (AFP)
Kelompok HAM Amnesty saat itu mengatakan penahanan itu "contoh terbaru dari tekad militer untuk menghilangkan semua oposisi dan mencengkeram kebebasan di Myanmar".
Suu Kyi termasuk di antara 10.000 orang lebih yang ditahan junta sejak kudeta Februari 2021.
Sedikitnya 1.303 orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer, menurut Lembaga pemantau Assistance Association for Political Prisoners.
Simak juga 'Saat Krusialnya Isu Myanmar yang Jadi Perhatian Jokowi di KTT ASEAN':