Eks Pejabat PBB Sebut Dokumenter Korut Hindari Sanksi 'Sangat Kredibel'

BBC Indonesia - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 17:00 WIB
Pyongyang -

Sebuah film dokumenter baru mengklaim telah mengungkap upaya Korea Utara menghindari sanksi internasional dengan menipu anggota rahasia rezim Kim Jong-un untuk menandatangani kesepakatan senjata palsu.

Film ini menampilkan koki asal Denmark yang terpesona oleh kediktatoran komunis; seorang bangsawan Spanyol dan propagandis Korea Utara yang menyukai seragam militer; dan mantan anggota legiun Prancis dan pedagang kokain yang dihukum karena berperan sebagai pria misterius internasional.

Namun, apakah itu semua benar? Salah satu pejabat PBB mengatakan kepada BBC bahwa film itu "sangat kredibel'.

Film bertajuk The Mole itu adalah karya pembuat film asal Denmark, Mads Brgger, yang mengatakan dia mengatur operasi yang rumit selama tiga tahun untuk mengungkap bagaimana Korea Utara berupaya mencemooh hukum internasional.

Koki yang tengah menganggur dan terkesima dengan kediktatoran komunis adalah Ulrich Larsen, yang dengan bantuan Brgger, menyusup ke asosiasi persahabatan Korea, sebuah kelompok pro-rezim Korea Utara yang berbasis di Spanyol.

Pada akhirnya Larsen mendapatkan kepercayaan dari pejabat pemerintah Korea Utara.

Keanggotaan asosiasi itu membuat Larsen bisa melakukan kontak dengan pendiri dan presiden asosiasi yang flamboyan, Alejandro Cao de Bens, seorang bangsawan Spanyol yang dikenal di seluruh dunia sebagai "Penjaga Gerbang Korea Utara".

Dalam film itu, Cao de Bens yang sering kali terlihat mengenakan seragam militer Korea Utara itu menyombongkan akses dan pengaruhnya terhadap rezim di Pyongyang.

Kemudian, ada Jim Latrache-Qvortrup, yang digambarkan sebagai mantan legiun Prancis dan pengedar kokain.

Latrache-Qvortrup ditugaskan untuk memerankan pedagang senjata internasional. Dia memerankan karakter itu dengan mengenakan berbagai macam setelan mencolok.

Benang merah film ini adalah Brgger sendiri, dirinya, yang menyebut dia sendiri sebagai "dalang". Dia mengklaim telah menghabiskan 10 tahun mengerjakan filmnya - yang merupakan produksi bersama oleh BBC dan badan penyiaran Skandinavia.

Film itu lucu, aneh, dan kadang-kadang nyaris tidak dapat dipercaya.

"Saya seorang pembuat film yang mendambakan sensasi," aku Brgger dalam film tersebut.

Namun, Hugh Griffiths, yang menjadi koordinator Panel Ahli PBB untuk Korea Utara antara 2014 hingga 2019 menyebut bahwa apa yang terungkap dalam film itu "sangat kredibel".

"Film ini merupakan hal memalukan yang paling parah bagi pemimpin Kim Jong-un yang pernah kita lihat," kata Griffiths.

"Hanya karena tampak amatir, bukan berarti niat untuk menjual dan memperoleh pendapatan mata uang asing tidak ada. Unsur-unsur film benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui."

People watch a television showing a file picture of a North Korean missile for a news report on North Korea firing short-range ballistic missiles, in Seoul, South Korea, July 31, 2019.

Korea Utara mendapat sanksi PBB lantaran program nuklirnya. (Reuters)

Korea Utara mendapat sanksi PBB pada 2006 karena ambisi akan senjata nuklirnya - pengembangan dan uji coba senjata nuklir Korea Utara telah didokumentasikan dalam laporan reguler panel para ahli sejak 2010.

Akan tetapi, belum pernah terjadi sebelumnya ada pejabat Korea Utara, dalam film, membahas bagaimana menghindari sanksi agar bisa mengekspor senjata.

Dalam satu momen penting dalam film, Ulrich Larsen, mantan koki dan "penyusup", memfilmkan Jim Latrache-Qvortrup, alias "Mr James" sang pedagang senjata, menandatangani kontrak dengan perwakilan pabrik senjata Korea Utara, dengan dihadiri pejabat pemerintah.

Pertemuan itu terjadi di restoran bawah tanah yang norak di pinggiran Pyongyang. Tidak semua orang Korea yang hadir dalam pertemuan itu teridentifikasi dengan baik.

Setelah itu, Latrache-Qvortrup mengatakan dia harus menciptakan nama perusahaan ketika diinterogasi oleh salah satu pejabat Korea.

Tampak luar biasa tim pembuat film tidak memiliki pemikiran sebelumnya untuk detail dasar seperti itu, sama seperti percaya diri yang berlebihan untuk berpikir bahwa pejabat Korea yang asli akan mengizinkan pertemuan semacam itu difilmkan dan dokumen yang telah ditandatangani ditukarkan.

Dalam dokumen itu ada tanda tangan Kim Ryong-chol, presiden organisasi perdagangan Narae.

Narae adalah nama yang biasa digunakan di semenanjung Korea, namun panel pakar PBB terbaru pada 28 Agustus 2020 menyebut bahwa perusahaan bernama Korea Narae Trading Corporation "terlibat dalam aktivitas terkait penghindaran sanksi dengan tujuan menghasilkan pendapatan yang mendukung aktivitas terlarang di Republik Demokratik Rakyat Korea".

Griffiths, yang merupakan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa orang Korea yang hadir tampaknya bersedia berurusan dengan pengusaha swasta yang tidak mereka kenal sebelumnya.

"Itu menunjukkan bahwa sanksi PBB berjalan dengan baik. Korea Utara terlihat jelas sangat putus asa untuk menjual senjatanya," ujarnya.

Pada suatu titik, dalam sebuah pertemuan di Kampala pada 2017, Latrache-Qvortrup ditanya oleh seseorang yang dijuluki sebagai "Mr Danny" (yang digambarkan sebagai seorang "pedagang senjata Korea Utara") apakah dia biasa mengirim senjata Korea Utara ke Suriah.

Pertanyaan itu mencerminkan Korea Utara semakin kesulitan melakukan perdagangan senjata sendiri, kata Griffiths.

"Mr James" berada di Uganda, ditemani oleh beberapa pejabat Korea Utara yang juga terlihat di Pyongyang, untuk membahas pembelian sebuah pulau di Danau Victoria.

Pejabat Uganda diberitahu itu untuk pembangunan resor mewah, tetapi Mr James dan orang-orang Korea diam-diam berencana untuk membangun pabrik bawah tanah untuk memproduksi senjata dan obat-obatan.

Lagi-lagi, itu tampak seperti fantasi, namun Korea Utara telah melakukan hal sejenis ini sebelumnya.

Rezim membangun pabrik amunisi di tambang tembaga di Leopard Valley di Namibia. Seolah-olah, mereka berada di pedesaan untuk membangun patung dan monumen.

Aktivitas Korporasi Perdagangan Pengembangan Pertambangan Korea (Komid) diselidiki oleh Panel Ahli PBB antara tahun 2015 dan 2018.

Tekanan PBB terhadap Namibia dapat membantu menjelaskan mengapa warga Korea Utara, yang dalam film tersebut awalnya menyarankan untuk membangun di sana lagi, mengalihkan perhatian mereka ke Uganda, kata Griffiths.

"Proyek Korea Utara di Namibia telah ditutup," ujar mantan pejabat PBB itu.

"Pada 2018, Uganda adalah salah satu dari sedikit negara Afrika... di mana para perantara senjata Korea Utara masih bisa bepergian sesuka hati."

Aspek lain dalam film ini yang menarik bagi pengamat internasional adalah keterlibatan nyata diplomat Korea Utara di kedutaan besar di luar negeri dalam memfasilitasi upaya untuk melanggar sanksi PBB.

Dalam satu adegan, Ulrich Larsen mengunjungi kedutaan Korea Utara di Stockholm, di mana dia menerima amplop rencana proyek di Uganda dari seorang diplomat yang disebut sebagai Mr Ri.

Seperti adegan-adegan penting di film dokumenter lainnya, pertemuan itu direkam secara diam-diam oleh Larsen. Seiring dengan kepergiannya, Mr Ri mewanti-wantinya agar merahasiakan pertemuan itu.

"Jika sesuatu hal terjadi, kedutaan sama sekali tak mengetahui tentang hal ini, OK?" ujar Mr Ri.

Menurut Griffiths, adegan-adegan ini "sesuai dengan pola".

"Sebagian besar penyelidikan sanksi oleh panel PBB menemukan bahwa tempat diplomat atau pemegang paspor Korea Utara terlibat dalam percobaan atau pelanggaran yang sebenarnya," katanya.

Tak satu pun kesepakatan yang dibahas dalam film itu membuahkan hasil. Akhirnya, saat mitra mulai meminta uang, Brgger membuat "Mr James" menghilang.

Para pembuat film mengatakan bukti-bukti yang mereka dapatkan telah diserahkan ke kedutaan Korea Utara di Stockholm, tetapi belum ada tanggapan.

Cao de Bens, pendiri asosiasi persahabatan Korea, mengatakan bahwa dia "bermain akting" dan bahwa film itu "bias, direkayasa dan dimanipulasi".

(nvc/nvc)