Iran Sebut Aksi Sabotase Picu Kebakaran Fasilitas Nuklir Mereka

BBC Indonesia - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 14:41 WIB
Badan Nuklir Iran tidak menyebut siapa yang mereka tuduh melakukan sabotase ke fasilitas nuklir di kota Natanz. (Reuters)
Jakarta -

Badan Energi Atom Iran (IAEO) menyebut kebakaran yang terjadi di fasilitas nuklir mereka di kota Natanz, Juli lalu, disebabkan aksi sabotase.

Namun pernyataan resmi itu tidak menyebut terduga pelaku sabotase.

Juru Bicara IAEO, Behrouz Kamalvandi, berkata bahwa otoritas keamanan Iran akan segera mengungkap ke publik berbagai temuan mereka soal ledakan serta kebakaran di fasilitas nuklir itu.

Kamalvandi mengutarakan itu, Minggu (23/08), pada sesi wawancara kepada televisi milik pemerintah Iran, al-Alam.

Sejumlah pejabat pemerintahan Iran sebelumnya menyebut kebakaran di fasilitas nuklir tersebut dipicu sabotase siber.

Sebuah artikel yang diunggah kantor berita Iran, Irna, menyebut kemungkinan sabotase oleh Amerika Serikat dan Israel. Namun mereka tidak menuduh dua negara itu secara langsung.

Kebakaran yang terjadi merusak ruang mesin sentifugal nuklir, yang berfungsi dalam proses pengayaan uranium. Mesin-mesin itu dapat digunakan untuk membuat bahan bakar reaktor sekaligus material senjata nuklir.

Kepada pers, Juli lalu, Kamalvandi menyebut Iran akan mengganti bangunan yang terbakar dan memperbaruinya dengan peralatan yang lebih andal.

Namun, kebakaran itu diyakini akan melambatkan proses pengembangan dan produksi mesin sentrifugal dalam beberapa waktu ke depan.

mapBBC

Mengapa fasilitas nuklir di Natanz dianggap penting?

Natanz, kota yang berjarak sekitar 250 kilometer di sisi selatan Tehran, merupakan basis fasilitas pengayaan uranium terbesar di Iran.

Juli lalu, Bloomberg menayangkan laporan rinci yang disusun Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Lembaga pengawas di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyebut, antara lain, Iran tengah berupaya menggenjot produksi uranium di Natanz.

Jika laporan IAEA itu benar, Iran bisa dianggap melanggar kesepakatan nuklir yang mereka teken dengan sejumlah negara tahun 2015.

Salah satu poin kesepakatan itu, Iran sepakat untuk hanya memproduksi uranium berkualitas rendah, yang hanya mengandung 3-4% isotop uranium U-235.

Iran sepakat, uranium itu digunakan untuk memproduksi bahan bakar yang menopang pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sebagai pembanding, uranium yang bisa digunakan untuk memproduksi senjata nuklir mesti mengandung minimal 90% U-235.

Iran juga sepakat untuk memasang tidak lebih dari 5.060 mesin sentrifugal lawas sampai tahun 2026. Mereka berkomitmen untuk tidak memperbarui fasilitas bawah tanah mereka di Fordo hingga 2031.

Dari komitmen itu, Iran dijanjikan akan mendapat keringanan atas sanksi dunia internasional.

Handout photo from the Atomic Energy Organisation of Iran showing advanced centrifuges at the Natanz uranium enrichment facility in Iran (4 November 2019)

Iran menyatakan telah melipatgandakan jumlah mesin sentifugal di fasilitas nuklir Natanz pada November 2019. (AFP)

Namun pada 2019, Iran disebut tidak mematuhi berbagai komitmen itu setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengabaikan kesepakatan nuklir tersebut.

Saat itu Trump kembali memberlakukan 'sanksi ekonomi' yang melumpuhkan perekonomian Iran.

November 2019, Iran menyatakan telah melipatgandakan jumlah mesin sentrifugal yang dioperasikan di Natanz. Iran juga mulai menyuntikkan gas uranium hexafluoride ke mesin-mesin sentrifugal di fasilitas nuklir Fordo.

Natanz adalah satu dari sejumlah fasilitas nuklir yang dipantau IAEA dalam rangka memastikan kepatuhan Iran terhadap kesepakatan tahun 2015.

Pada 22 Agustus lalu, pimpinan IAEA yang baru, Rafael Grossi, mengumumkan rencananya mengunjungi Iran Senin ini. Ia hendak mengajukan akses untuk datang ke dua tempat yang diduga bekas fasilitas nuklir Iran.

IAEA menduga terdapat aktivitas produksi senjata nuklir di dua tempat tersebut pada awal dekade 2000-an silam.

Sementara itu, Iran membantah menjalankan program nuklir untuk kepentingan militer.

Iran juga membantah kunjungan Grossi berkaitan dengan sikap AS di Badan Keamanan PBB yang menghendaki pemberlakuan kembali sanksi ekonomi terhadap mereka.

(ita/ita)