DetikNews
Rabu 04 Juli 2018, 13:40 WIB

Israel Bekukan Dana Palestina Terkait Pembayaran Serangan

BBC World - detikNews
Israel Bekukan Dana Palestina Terkait Pembayaran Serangan Ribuan warga Palestina ditahan Israel karena alasan keamanan. (EPA)
Tel Aviv - Parlemen Israel meloloskan peraturan yang menghambat Palestina dalam menyalurkan dana kepada sejumlah keluarga Palestina yang ditahan Israel atau dibunuh saat melakukan penyerangan.

Undang-undang tersebut akan membekukan sebagian dari US$130 juta atau Rp1,8 triliun pemasukan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Otoritas Palestina (PA) setiap bulannya.

Anggota parlemen pendukung aturan ini mengatakan pembayaran tersebut "pada dasarnya pernyataan dukungan terhadap teror".

Tetapi PA menyatakan ini adalah untuk kesejahteraan para tahanan dan "martir".

Otoritas Palestina mengeluarkan sekitar US$330 juta atau Rp4,7 triliun setiap tahunnya - sekitar 7% anggaran - untuk membayar gaji dan tunjangan program ini.

Uang itu berasal dari pajak dan tarif yang dikumpulkan Israel dari barang-barang yang melewati wilayah Palestina. Ketentuan ini didasari oleh kesepakatan tahun 1990-an, yang membuat Israel mengumpulkan pajak mewakili Otoritas Palestina.

Peraturan baru - yang didukung 87 suara dari 120 kursi Knesset pada hari Senin - mewajibkan pemerintah Israel untuk menunda pembayaran pajak senilai dengan yang dibayarkan PA kepada "orang-orang yang terlibat dalam kegiatan teror melawan Israel dan keluarga mereka".

Jika kementerian pertahanan memandang pembayaran ini tidak lagi dilakukan, dana yang dibekukan akan dikembalikan ke PA.

Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mendukung peraturan ini dengan mengatakan: "Perang yang berhasil melawan terorisme juga melewati kantung - para teroris, keluarga mereka dan Mahmoud Abbas (Presiden Otorita Palestina)".

Pendukung peraturan menyatakan pembayaran PA
Pendukung peraturan menyatakan pembayaran PA "suatu pernyataan dukungan terhadap aksi teror". (AFP)

Tetapi kepala juru runding Palestina, Saeb Erekat mengutuk apa yang dia sebut sebagai sebuah "keputusan sangat berbahaya yang dapat dipandang sebagai penolakan terhadap Otorita Palestina dan adalah suatu perompakan dan pencurian".

Menteri Urusan Tawanan PA, Issa Qaraqeh, sementara itu menegaskan pembayaran tetap akan dilakukan.

"Ketika kami menandatangani Kesepakatan Oslo, sudah jelas bagi Israel bahwa Otorita Palestina membayar para keluarga ini dan mereka tidak pernah menolak," dia dikutip mengatakan kepada kantor berita Associated Press.

"Sekarang mereka menimbulkan masalah hanya untuk mencegah mengatasi masalah sebenarnya, yang berasal dari pendudukan militer Israel dan pendirian pemukiman di tanah kami, bukannya dana kesejahteraan masyarakat untuk keluarga yang kehilangan sumber kehidupan."

Pada bulan Maret, Kongres Amerika Serikat menyepakati aturan yang sama, Taylor Force Act, yang menghentikan sementara bantuan keuangan AS kepada PA sampai pihak otorita tidak lagi membayar para tahanan dan keluarga mereka. Peraturan tersebut menggunakan nama warga Amerika yang terbunuh serangan Palestina terhadap Israel pada tahun 2016.




(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed