Spanyol Bantah 'Kudeta' Wilayah Otonom Catalunya

Menteri Luar Negeri Spanyol, Alfonso Dastis, menepis tudingan bahwa upaya pemerintah pusat mengambil alih pemerintahan di Catalunya sama dengan 'kudeta'.

Ia mengatakan hal itu setelah Ketua Parlemen Catalunya, Carme Forcadell, menyebut langkah-langkah yang diumumkan oleh pemerintan Spanyol pada hari Sabtu (21/10) merupakan "kudeta de facto".

Namun dalam wawancara dengan BBC, Dastis menepis anggapan itu. "Jika ada pihak yang berusaha melakukan kudeta, maka pihak itu adalah pemerintah daerah Catalunya," kata Alfonso Dastis.

• Krisis Catalunya: Spanyol ambil alih pemerintahan dan memecat para pemimpin Catalunya
• Spanyol akan membekukan status otonomi Catalunya
• Spanyol menahan sejumlah tokoh kemerdekaan Catalunya

Ditambahkannya pemerintah Spanyol tidak akan menangkap siapapun, tetapi rakyat Catalunya diharapkan akan mengabaikan perintah dari para pejabat pemerintah daerah, termasuk kepada kepolisian, begitu mereka diberhentikan dari jabatan mereka.

"Apa yang kami lakukan adalah mengikuti ketentuan yang ada di dalam Konstitusi," tegas Menteri Luar Negeri Alfonso Dastis.

Ia berharap kepolisian Catalunya akan berfungsi normal setelah berada di bawah komando baru.

Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengumumkan sejumlah langkah terkait dengan pembubaran pemerintahan wilayah otonomi Catalunya, termasuk pemberhentian para pejabat setempat dan penyelenggaraan pemilihan umum.

Senat Spanyol direncanakan akan mengesahkan langkah-langkah itu pada hari Jumat mendatang (27/10).

Masalah ini terjadi setelah Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan yang diikuti oleh sekitar 43% dari total pemilih. Dari angka itu lebih dari 90% mendukung kemerdekaan Catalunya.

Akan tetapi pemerintah pusat sejak awal menyatakan referendum tidak sah dan berjanji akan menempuh segala langkah untuk mencegah pemisahan diri.