.webp)
Luthfi menjelaskan berbagai kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2025 bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan," kata Luthfi dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).
Luthfi menyampaikan pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58% menjadi 9,39%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun 0,46%, dari 4,78% pada 2024 menjadi 4,32% pada 2025.
Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37% atau di atas rata-rata nasional. Kemudian, realisasi investasi yang mencapai Rp88,8 triliun pada 2025.
"Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak," ucap Luthfi.
Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan parameter dalam penurunan angka kemiskinan tidak dapat berfokus pada satu bidang tertentu. Ia menegaskan sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan menjadi satu kesatuan yang harus diintervensi bersama melalui kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Ia pun mencontohkan intervensi melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan oleh Pemprov Jateng pada 2025 sekitar 17.000 unit. Dari program ini, kemudian masuk intervensi untuk penanganan stunting, kesehatan, pendidikan anak, ekonomi, dan lainnya. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat terangkat.
Tak hanya itu, intervensi juga dilakukan pada program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, di antaranya melalui Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng. Begitu juga terkait dengan bantuan sosial yang harus tepat sasaran.
Pada kesempatan ini, Luthfi juga menyampaikan dukungan pelaksanaan program pemerintah pusat di Jawa Tengah. Hingga kini, program makanan bergizi gratis (MBG) mencapai 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG; program 3 juta rumah capaiannya 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznas dan CSR perusahaan.
Kemudian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencapai 6.233 unit beroperasi dari total 8.523 unit; Cek Kesehatan Gratis mencapai 14,13 juta masyarakat terlayani, termasuk di dalamnya ada program Speling; dan Sekolah Rakyat yang sudah berdiri sebanyak 17 unit di 14 kabupaten/kota dengan jumlah siswa 1.275 anak.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan LKPJ Gubernur tahun 2025 tersebut sudah diterima. Selanjutnya akan direview dan dikritisi oleh panitia khusus (Pansus) yang sudah dibentuk dalam rapat paripurna tersebut.
"Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini," pungkasnya. (akd/ega)
