.webp)
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat entry meeting dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, hari ini.
"Pemeriksaan ini objek dan materinya jelas, artinya Pemprov Jateng harus mendukung, karena ini untuk kesehatan organisasi," kata Luthfi dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, organisasi di lingkungan Pemprov Jateng termasuk BUMD adalah motor dalam pembangunan wilayah. Maka, kinerjanya harus baik.
"Pemeriksaan ini menguntungkan, karena kita cepat tahu apa yang harus dilakukan terkait keuangan, kinerja, dan sebagainya," ujarnya.'
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang sudah dilakukan selama September 2025. Sasaran atau lingkup pemeriksaannya adalah kegiatan yang berasal dari anggaran tahun 2024 dan 2025 sampai triwulan III.
"Tujuannya untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas kinerja dari tujuh tema tersebut. Materi pemeriksaannya mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya," tutur Rahmatullah.
Dia menjelaskan pemeriksaan kinerja atas upaya meningkatkan ketahanan pangan merupakan pemeriksaan tematik BPK yang dilakukan di seluruh provinsi.
"Dalam pemeriksaan tersebut akan dilihat secara kelembagaan apakah di Pemprov Jateng dengan kabupaten/kota di bawahnya sudah memiliki kebijakan yang cukup komprehensif untuk mendukung program ketahanan pangan," tutupnya.
(anl/ega)
