.webp)
Hari pertama kunjungan kerja Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial, Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi, melakukan kunjungan lapangan langsung pascagempa bumi ke Lombok, NTB. Pada hari kedua kunkernya, ia menghadiri forum rapat koordinasi rekonsiliasi dokumen Rencana Aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kabupaten atau kota terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam kesempatan tersebut Sonny menyampaikan, dalam penyusunan rekonsiliasi dokumen Renaksi harus jelas peran dari semua pihak, baik itu kementerian atau lembaga maupun para pemerintah daerah. Ia juga mengatakan, daftar kebutuhan harus diklarifikasi bersama mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga kebutuhan dasar masyarakat.
"Uang yang digunakan untuk rehab-rekon adalah uang rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Tetapkan kebutuhannya dan gunakan dengan bijak," papar Sonny dalam keterangan tertulis (12/9/2018).
 (Foto: dok. Kemenko PMK) |
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak lembaga dan pemerintahan seperti Sekda Provinsi NTB, Deputi BNPB, Dirjen Kemendes PDTT, Perwakilan Bappenas dan Kementerian atau Lembaga terkait, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Laksma Sigit dari Mabes TNI, para Kepala Bappeda dan Pimpinan OPD se-Provinsi NTB.
"Waktu kita juga tidak banyak, dalam enam bulan sejak masa tanggap darurat berakhir, semua fungsi layanan sosial dan ekonomi harus normal kembali. Apalagi Lombok mulai masuk musim hujan," tambah Sonny.
 (Foto: dok. Kemenko PMK) |
Rakor rekonsiliasi dokumen tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan klarifikasi dalam desk yang terbagi menjadi 5 kelompok. Lima kelompok tersebut meliputi, kelompok sektor perumahan, ekonomi, sosial, lintas sektor, dan infrastruktur. Sebelum digelar diskusi, peserta rakor juga menyimak langsung ekspos dari pemprov dan pemda masing-masing kabupaten atau kota yang terdampak bencana gempa bumi NTB.
Untuk mengetahui informasi terkini dari Kemenko PMK cek di sini. (adv/adv)
