.webp)
Pelabelan negatif terhadap Presiden Joko Widodo, diyakini akan hilang bila pada Pemilu Presiden 2019 mendatang menggandeng santri sebagai wakilnya. Hal tersebut seiring peringatan Hari Santri 22 Oktober dan juga sejalan dengan warna konstituen partai politik berwarna relijius sebagai salah satu komponen pengusung Jokowi.
"Menanggapi beberapa publikasi survey elektabilitas kepresidenan belakangan ini, saya sampaikan bahwa cawapres paling ideal untuk pak Jokowi 2019 mendatang adalah figur santri. Sebab, wajah santri yang merupakan wajah Islam moderat dibutuhkan untuk menampik label negatif yang masih disematkan lawan-lawan politiknya terhadap pak Jokowi," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah PPP Sulawesi Selatan di hotel Clarion, Makassar, Rabu (18/10).
Pria yang biasa disapa Romi itu mengungkapkan, di survey masih terpotret Jokowi dilabeli negatif oleh sekelompok orang yang tak suka. Label tersebut adalah pro Tiongkok, pro komunis dan anti Islam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia lalu mengandaikan, misal Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kyai Ma'ruf Amin menjadi cawapres Jokowi, maka orang yang melabeli Jokowi negatif akan kehilangan argumen. Sebab, Makruf selama ini dikenal sebagai ikon Islam.
"Label negatif kepada Jokowi akan patah dengan sendirinya. Apalagi, semua label kepada Jokowi memang tidak benar. Sebagai contoh, penetapan Hari Santri justru dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang selama ini dilabelkan anti umat Islam oleh hatersnya," ujarnya.
Dia menambahkan, PPP melihat bahwa Jokowi masih yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Sehingga bila pada pilpres mendatang Jokowi didampingi ulama sebagai wakilnya, maka PPP yakin pasangan tersebut akan mendapatkan elektabilitas yang sangat tinggi.
"Ini juga menjawab persoalan coat tail effect atau efek 'ekor jas', di mana parpol yang tidak memiliki capres atau cawapres sendiri, cenderung dirugikan. Lihat saja survey, bahwa yang menikmati insentif elektoral sebagai pengusung Jokowi baru satu partai saja" tandasnya.
"Karena pemilih cenderung untuk memilih capres/cawapres berikut asal parpol pengusungnya. Itulah kenapa, parpol yang tidak memiliki capres kadernya sendiri, akan menanggung semacam 'beban elektoral'," lanjut pria kelahiran Yogyakarta ini.
"Sebaliknya, jika capres/cawapres sewarna dengan warna konstituen partai pengusung, tingginya elektabilitas capres/cawapres juga akan mendongkrak parpol pengusungnya. Inilah yang disebut coat tail effect ," tukasnya.
 |
Adapun capres yang elektabilitasnya menurun, terbukti juga menurunkan suara asal parpol pengusungnya. Hal ini terbukti dalam Pilpres 2004, 2009 dan 2014.
"SBY saat itu memiliki elektabilitas yang sangat tinggi, mampu mengerek perolehan suara Partai Demokrat yang baru lahir menjadi 7% pada 2004 dan 21% pada 2009," lanjut alumni ITB ini.
Sementara coat tail effect berikutnya adalah Pemilu 2014, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki capres yang begitu populer. Jokowi yang akhirnya terpilih menjadi presiden, mampu mengerek suara PDIP, yang merupakan partai asalnya, menjadi 19% sehingga timbul istilah Jokowi effect.
Dikatakannya, dalam banyak kejadian, coat tail effect hanya akan dinikmati parpol asal pengusung, bukan semua pengusung. Bentuknya adalah insentif elektoral dari pemilih. "Di sinilah tugas kita sebagai kader PPP yang telah mengusung Jokowi, untuk lebih mampu memberikan warna kepada pak Jokowi agar sejalan dengan konstituen kita," tutupnya.
