Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Jakarta - Tahun 2011 ini adalah tepat 100 tahun peringatan Hari Perempuan Internasional. Sebagai sebuah lembaga negara yang secara konsisten mendorong penguatan peran perempuan di dalam kegiatan bernegara, DPR RI memperingatinya dengan mengadakan seminar yang bertemakan Peran Perempuan Indonesia Dalam Demokrasi.

Dalam sambutan pembukaan seminar tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Priyo Budi Santoso menggarisbawahi pentingnya perempuan membekali diri untuk dapat berkarya dan bekerja di berbagai bidang, termasuk bidang politik. Dalam konteks politik Indonesia, peran perempuan juga sedang berkembang secara signifikan. "Banyaknya perempuan yang bekerja di bidang politik saat ini telah menunjukkan peran perempuan yang lebih luas dalam membangun demokrasi di Indonesia. Perempuan tidak hanya dapat membangun kesadaran berdemokrasi dari lingkup keluarga, tapi juga menjadi bagian dari lembaga politik dan pemerintahan." ujar politisi yang pernah menjadi dosen FISIP Universitas Nasional ini.

Selanjutnya, Priyo Budi Santoso mencatat bahwa sejak bergulirnya era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, peran lebih besar perempuan dalam proses pengambilan kebijakan adalah sebuah keniscayaan. Kenyataan ini terindikasi dengan adanya trend positif peningkatan partisipasi politik kaum hawa tersebut di dalam kancah perpolitikan nasional. "Pada Pemilu tahun 1999 hanya terdapat 9%  dari 462 anggota DPR RI yang merupakan anggota perempuan, namun pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 11%. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh lahirnya 2 UU di bidang politik, yaitu UU 31 tahun 2002 tentang Parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu. Bahkan pada pemilu 2009 lalu angka prosentasenya telah mencapai 17% dari seluruh keanggotaan DPR RI yang berjumlah 560 orang." ungkap Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Partai Golkar ini.   

Menanggapi keberhasilan Ibu Dr. Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP, yang terpilih menjadi President of Coordinating Committee of Women Parliamentarians of the Inter-Parliamentary Union (IPU), mantan aktivis HMI ini mengatakan bahwa keberhasilan ini patut diapresiasi. "Keberhasilan DPR RI menduduki jabatan strategis tersebut menunjukkan bahwa parlemen-parlemen di seluruh dunia mengapresiasi peran perempuan di dalam transisi politik dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, presidensi ini selain merupakan bentuk aktualisasi penajaman parliamentary diplomacy DPR RI di panggung diplomasi global yang tentunya memperjuangkan kepentingan perempuan dalam arus globalisasi yang semakin deras, juga dapat dijadikan bukti bahwa kaum perempuan di negara Indonesia yang notabene merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia mendapat kesempatan yang sama dalam berpolitik dan berdemokrasi. Fakta ini telah mengoreksi kekeliruan pandangan yang selama ini sering disampaikan oleh negara-negara Barat bahwa Islam adalah agama yang mengebiri hak-hak kaum perempuan." ujarnya.
(adv/adv)