Dokumen Baru Ungkap Rincian Program Militer Myanmar yang Libatkan Australia

ABC Australia - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 14:04 WIB
Jakarta - Australia tetap mempertahankan kerjasama militernya dengan Myanmar setelah berlangsungnya tindakan pembersihan etnis minoritas Rohingya di tahun 2017.

KP Myanmar

  • Pemerintah Australia mengatakan kerja sama militer dengan Myanmar berada di skala rendah
  • Dokumen yang ada menjelaskan tantangan menjalin kesepakatan dengan pihak militer yang dituduh melakukan kejahatan perang
  • Dokumen juga menunjukkan tidak ada bukti jika kerja sama militer melambat selama adanya pembantaian terhadap etnis Rohingya

Dalam dokumen Departemen Pertahanan, yang diperoleh melalui Undang-undang Kebebasan Informasi, disebutkan Australia terus melanjutkan kerjasama militer dengan militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw.

Dokumen ini dirilis atas permintaan dua LSM, yaitu Australian Centre for International Justice dan Justice For Myanmar, yang mendesak dihentikannya kerjasama dengan militer Myanmar.

Desakan tersebut semakin menguat setelah Tatmadaw melalukan kudeta bulan Februari lalu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan setidaknya 54 orang tewas di tangan polisi dan aparat militer Myanmar sejak kudeta berlangsung. Lebih dari 1.700 orang ditahan termasuk 29 wartawan.

Ketua Badan HAM PBB Michelle Bachelet meminta aparat keamanan negara itu untuk menghentikan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

Dokumen menyebutkan kerjasama militer Australia dan Myanmar berlangsung dalam skala "sederhana" dan sebagian besar difokuskan pada pelatihan perwira Tatmadaw tentang manajemen bencana, hukum dan HAM.

Angel takes cover before being shot in the head in Mandalay

Angel, seorang remaja Myanmar berusia 19 tahun tampak mencoba berlindung dari tindakan aparat militer dalam aksi demo pada 3 Maret lalu. Ia kemudian tertembak di bagian kepala. (AAP: Mick Tsikas)

Bulan lalu Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan pihaknya sedang meninjau kembali bantuan luar negeri serta kerjasama militer dengan Myanmar.

Tampaknya dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengumumkan hasil peninjauan ini, namun Partai Buruh yang beroposisi semakin meningkatkan tekanan karena kekerasan di Myanmar meningkat.

Menteri Luar Negeri Bayangan Penny Wong mengatakan pemerintah berkewajiban untuk segera bertindak.

"Meskipun kekerasan dan penindasan terus meningkat, kita belum melihat tindakan yang jelas dari Menlu Marise Payne," kata Senator Wong.

"Pemerintahan Morrison harus mengirimkan sinyal kuta kepada pemimpin militer Myanmar bahwa kekerasan tidak dapat diterima, dan demokrasi harus dipulihkan," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan, Menlu Marise Payne mengatakan Australia mengutuk aksi kekerasan mematikan di Myanmar.

"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah korban tewas, termasuk kematian anak di bawah umur. Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang berduka," ujarnya.

"Australia mendesak aparat keamanan Myanmar untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dalam menanggapi aksi protes," kata Menlu Australia.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News (ita/ita)