Robert Kok, seorang pejabat Pemerintah Kota Sydney, Australia, mengakui keterlibatannya dalam sebuah organisasi yang disebut-sebut terkait dengan Partai Komunis China (PKC).
Pengakuan ini tertuang dalam laporan "Daftar Kepentingan" atau 'register of interests' yang harus didaftarkan secara tertulis jika seseorang menduduki jabatan publik di Australia.
Robert pernah menjadi wakil walikota Sydney dan kini menjabat sebagai salah satu 'Councillor'. Ia terbilang sudah cukup lama menjadi pejabat di Pemkot Sydney.
Dalam laporan "Daftar Kepentingan" yang dia sampaikan pada bulan September 2019, Robert menyebutkan keterlibatannya dengan lembaga Australia Council for Promotion of Peaceful Reunification (ACPPRC).
ACPPRC merupakan organisasi yang pernah diketuai oleh pengusaha asal China dan donatur politik di Australia bernama Huang Xiangmo.
Organisasi ini aktif mempromosikan "reunifikasi di seluruh Selat Taiwan" serta "membangun perdamaian" di seluruh Asia Pasifik, namun sejumlah kalangan menyebutnya sebagai beroperasi untuk kepentingan-kepentingan Beijing.
Meski Robert Kok sudah melaporkan keterlibatannya dengan ACPPRC sejak September tahun lalu, namun baru menjadi sorotan pekan ini setelah adanya permintaan dari ABC News kepada Pemkot Sydney (City of Sydney Council).
Dokumen itu juga mengungkap perjalanan yang dilakukan Robert ke Najing dan Hangzhou di tahun 2018 yang sebagian disponsori oleh pihak berwenang China.
Organisasi 'pro-Beijing'
Dalam pemeriksaan yang dilakukan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) tahun lalu terungkap bahwa ACPPRC adalah "front" yang beroperasi di Australia untuk kepentingan Pemerintah China.
ACPPRC pernah dipimpin oleh Huang Xiangmo, yang telah dilarang berada di Australia sejak tahun lalu karena dikhawatirkan memiliki kaitan dengan PKC. Dugaan ini dikemukakan oleh lembaga-lembaga keamanan di Australia.
Profesor Clive Hamilton dari Charles Sturt University (CSU) mengatakan penelitiannya menunjukkan ACPPRC adalah salah satu organisasi "pro-Beijing" paling aktif yang berada di luar China.
"Partai Komunis China memiliki unit Front Bersatu yang tugasnya melakukan operasi menyebar pengaruh di luar negeri untuk kepentingan (PKC)," jelasnya.
"Ini adalah organisasi politik yang beroperasi di Australia atas nama Partai Komunis China," tambahnya.
"Organisasi ini (ACPPRC) terkait langsung dengan Front Bersatu, diarahkan dan sesekali diperintah langsung oleh badan pusat di China," jelas Profesor Hamilton.
Huang Xiangmo juga dituduh melanggar aturan dana pemilu di Australia. (Reuters: Tyrone Siu)
Robert Kok mengatakan perjalanannya ke China di tahun 2018 bersifat resmi, dan didukung penuh oleh councillor lainnya.
Dia mengaku laporan yang dia buat untuk "Daftar Kepentingan" dilakukan sesuai dengan aturan dan dia tidak berusaha menyembunyikannya.
Seorang juru bicara Walikota Sydney menyebut pertanyaan-pertanyaan dari ABC News ini sebagai sesuatu "mengecewakan".
"Sebagai wakil ketua sub-komite Pengembangan Ekonomi dan Bisnis serta sub-komite Budaya dan Kreatif, Councillor Kok menjalin hubungan dengan banyak konsulat lokal," katanya.
"Termasuk bekerja sama dengan Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei," katanya.
"Setiap tahun, kota ini menerima banyak delegasi pengusaha dan pemerintahan Taiwan," tambah jubir tersebut.
"Councillor Kok juga bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan untuk mempromosikan Sydney secara internasional," tambahnya.
Jubir ini menyatakan sebelum laporan "Daftar Kepentingan" dipublikasikan minggu lalu, laporan itu sudah tersedia bagi "pihak yang berkepentingan" jika diperlukan.
Politisi dan mantan politisi Australia lainnya yang juga terdaftar sebagai penasehat ACPPRC termasuk Nick Bolkus, Meredith Burgmann, Sonia Hornery, Jeff Hunter, Virginia Judge, Daryl Maguire, John Mills, dan Jonathan O'Dea.
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.
(ita/ita)
