AusAID Digabungkan ke Kemenlu Australia Dinilai Kemunduran

Jakarta - Mantan Direktur Utama AusAID, Peter McCawley mengatakan, bergabungnya AusAID ke dalam Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan akan berdampak bagi diplomasi Australia di Asia.

PM Tony Abbott mengatakan penggabungan dilakukan untuk lebih memperat dan menyeleraskan antara bantuan luar negeri dengan kebijakan diplomasi Australia. Ia juga berencana memotong anggaran bantuan ke luar negeri hingga 4,5 milyar dollar atau setara 4,5 triliun rupiah.

Peter McCawley mengatakan perubahan yang terjadi tidak akan mempengaruhi bantuan Australia ke Indonesia, tetapi negara di kawasan akan melihatnya sebagai kemunduran diplomasi. "Tak bisa dipungkiri, ini menjadi sinyal bahwa Australia mundur sedikit, dan ini bukan hanya sinyal untuk Indonesia," kata Peter.

Menurut dia, negara-negara Asia akan mendapat sinyal bahwa Australia mundur dalam beberapa arah. "Pertanyaan sebenarnya adalah, bukan apa dampaknya bagi Indonesia, atau negara lainnya, melainkan apa dampaknya bagi Australia dan dampaknya bagi posisi Australia sendiri di kawasan Asia," jelasnya.

Reputasi internasional

Direktur Eksekutif dari badan amal ActionAid Australia, Archie Law mengatakan adanya konflik yang jelas dengan memperbolehkan Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) untuk mengontrol AusAid.

"Ada konflik karena akan mulai ada diskusi bagaimana bantuan asing yang seharusnya untuk membantu mereka yang miskin malah menjadi bagian dari perdagangan," tegas Archie.

Archie mengaku ia menerima banyak keluhan dari rekan-rekannya di seluruh dunia sejak ada pengumuman soal perombakan AusAid.

"Ini telah menjadi narasi yang dominan bagi politik konservatif selama 20 tahun. Sayangnya, saat itu saya masih berada PBB di New York saat Australia memiliki kebijakan ini sebelumnya, dan Australia tidak terlalu dihargai di panggung internasional," ujarnya.

Archie menambahkan, "Kita berada di tengah 18 bulan yang sibuk dimana Australia sebenarnya bisa mendapat respek dari komunitas internasional. Tetapi tiga pengumuman dalam waktu dua minggu terakhir telah merusak reputasi kita."


(nwk/nwk)