Dishub Banten Akan Cabut Izin Bus yang Langgar Tarif Mudik

Serang - Dinas Perhubungan (Dishub) Banten berjanji akan mencabut izin operasional bus penumpang yang melanggar tarif batas atas 15-20 persen. Bus ekonomi antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) dilarang menerapkan kenaikan tarif saat mudik atau tuslah.

"Tidak ada tuslah karena sudah ada penetapan tarif atas dan bawah," kata Kadishub Banten Tri Nurtopo kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Jalur Lintas Timur Sumatera Ditargetkan Bisa Digunakan Mudik

Untuk mengawasi adanya penerapan tuslah ini, Dishub Banten juga akan menurunkan tim gabungan untuk memantau kendaraan mudik. Jika ada ditemukan kendaraan yang melanggar aturan batas atas, pihaknya akan langsung mencabut izin kendaraan.

"Kita lakukan pemantauan ketika mendekati ramai. Sanki akan dicabut (izin) kendaraan yang bersangkutan," tegasnya.

Selain pemantauan penerapan tarif atas, Dishub dalam waktu dekat akan melakukan ram cek di terminal tipe A seperti Pakupaten di Serang, Merak di Cilegon, dan Kadubanen di Pandeglang. Untuk jadwal pemeriksaan sedang dibuat penetapan harinya bersama Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

Baca juga: Puluhan Armada AKDP Banjarnegara-Purwokerto Dilarang Angkut Pemudik

Bagi kendaraan yang tak lolos ram cek seperti ban, kaca, atau setir yang tak layak, maka kendaraan juga dilarang beroperasi. Di mudik tahun 2018 lalu, Dishub Banten beberapa kali menemukan bus tak lolos ram cek.

"Kalau tak lolos ram cek, bus juga dilarang untuk beroperasi," pungkasnya. (bri/idn)