Kehebohan ini berawal saat netizen sadar bahwa beberapa akun Twitter telah di-suspend pada Rabu (13/6/2018). Ferdinand sendiri kaget karena merasa tidak pernah melanggar aturan yang diberikan oleh Twitter.
"Saya mengikuti semua apa pun itu Twitter rule. Jadi saya pikir ini bukan karena akun saya melakukan pelanggaran, tetapi saya lebih menduga karena akun saya memang kritis kepada pemerintah, terutama belakangan ini, meski dari awal saya memang kritis kepada pemerintah," kata Ferdinand saat dihubungi detikcom, Rabu (13/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak pernah tweet tentang pornografi, asusila, menyerang pribadi orang, menyebar hoax, konten kekerasan, saya tidak pernah. Saya tidak pernah melanggar itu. Sekarang pertanyaan, kenapa akun Twitter saya di-suspend, saya pikir mungkin pemerintah semakin represif terhadap kebebasan berpendapat, baik di lingkup umum maupun media sosial," sambung Ferdinand.
Bukan hanya Ferdinand, ada akun lain yang juga dibekukan oleh Twitter. Ferdinand menyebut akun-akun lainnya itu anonim.
Pembekuan akun-akun ini berlanjut dengan munculnya tagar #MenghindariSuspend. Isinya bukan kritik terhadap pemerintah ataupun Presiden Joko Widodo, melainkan satire berupa sanjungan. Tagar #MenghindariSuspend jadi trending topic di Twitter Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut menyoroti pembekuan sejumlah akun Twitter ini. Lewat 'tausiah', Fahri menjelaskan bagaimana anak-anak muda menggerakkan reformasi 20 tahun lalu hingga 'terbukalah gerbang kebebasan'. Menurut Fahri, tanpa kebebasan, tentunya Twitter juga tak akan ada.
"Jadi nikmatilah kebebasan ini dengan teknologimu. Kami tak masalah kamu cari makan di sini. Tapi jangan berpolitik dengan kami. Kami muak diatur-atur sembarangan. Kami bangsa yang sabar tapi tidak suka kalau orang sewenang-wenang. Kami lawan sampai tetes darah penghabisan," ungkap Fahri.
'Jangan berpolitik' yang dimaksud Fahri adalah agar Twitter bertindak dan mengambil keputusan menggunakan UU dan aturan yang ada. Dia meminta Twitter tidak menjalankan agenda politik penguasaan.
"Sebab, akan ada penguasa berkuping tipis, biarin aja, salah sendiri punya kuping tipis. Karena yang harus dipegang adalah UU, itu saja. Jika penguasa punya permintaan untuk membungkam lawan politiknya, minta surat resmi, jangan bermain belakang," tegas Fahri.
Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.
"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara kepada detikcom, Rabu (13/6/2018).
Video sindiran Fadli Zon tentang Twitter
(imk/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini