PDIP Kritik Keras Jaksa Agung: Kami Jadi Korban

Jakarta - PDIP mengkritik kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang disebut jalan di tempat. Salah satunya dituding akibat pimpinan Kejaksaan berasal dari partai politik.

"Kejaksaan jalan di tempat. Mohon maaf, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017). Trimedya berbicara dalam acara Seminar Nasional Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 PDI Perjuangan.

Baca juga: Di Acara PDIP, Mendagri Putar Video Kegiatan HTI

Bahkan ia menyebut politikus PDIP kerap menjadi korban kriminalisasi oleh kejaksaan. Menurutnya, ada tiga kader PDIP yang telah menjadi korban kriminalisasi itu.

"Terus terang saja, PDI Perjuangan ada tiga yang telah menjadi korban. Jadi diintip, dari partai mana, kemudian diintip dulu dosanya. Sebenarnya Golkar paling banyak,"ujarnya.

Seminar Nasional PDIP (Haris Fadhil/detikcom)

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan apa yang dikatakan Trimedya adalah bentuk evaluasi penegakan hukum selama 2017. Ia pun menyatakan PDIP menentang politisasi hukum oleh siapa pun serta tak ikut campur terkait posisi Jaksa Agung.

"PDIP menentang setiap upaya politisasi hukum, siapa pun yang melakukan. Penggantian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden, seperti beberapa waktu lalu pergantian Panglima TNI. PDIP tidak campur tangan," ucap Hasto.

Baca juga: Sekjen PDIP Pertanyakan Mekanisme OTT KPK

Narasumber yang diundang PDIP dalam acara ini adalah Prof Romli Atmasasmita, Ganjar Laksmana Bonaprapta, Irman Putra Sidin, Brigjen Fadil M Imran (Direktur Siber Polri), Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Irjen Prof Dr Iza Fadri yang mewakili Kapolri, dan Ketua Bapilu PDIP Bambang Dwi Hartono. (HSF/tor)