Kapolri Jenderal Badrodin: Penerbitan Perppu Plt Pimpinan KPK Sudah Tepat

Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Plt Pimpinan KPK sudah tepat. Perppu ini dinilai bisa menjadi solusi dari persoalan pelemahan KPK.

"Polri memandang tepat karena untuk menjembatani permasalahan-permasalahan saat itu yaitu upaya pelemahan KPK. Tidak ada tindakan kepolisian yang disebut kriminalisasi saat itu terhadap KPK. Perppu ini menjawab tidak ada pelemahan pada KPK," kata Badrodin dalam paparan pandangan di rapat panja Komisi III, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Selain itu, dia mengatakan Perppu merupakan kebijakan Presiden yang mengantisipasi untuk keamanan negara. Perppu ini menurutnya juga sebagai aplikasi untuk mewujudkan pemberantasan korupsi.

"Polri pandang bahwa Perppu adalah salah satu kebijakan pemimpin negara yang baik demi tertibnya keamanan dan implementasi pemberantasan korupsi," sebutnya.

Kemudian, Perppu ini diperlukan mengingat penanganan perkara di KPK harus diputuskan semua pimpinan dan bersifat collective collegial. Artinya, dalam pengambilan putusan, pimpinan mesti berjumlah 5 orang.

Aturan ini menyesuaikan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang KPK yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 November 2013.

"Bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan piminan KPK yaitu asas collective yang harus dipegang dalam pengambilan keputusan di mana dalam pengambilan keputusan harus berjumlah 5 orang," sebutnya.

Terkait adanya kemungkinan hal yang tak sesuai dengan ketentuan seperti batasan usia dan syarat pendidikan, ia mengatakan perlu diberikan catatan.

"Tentu yang seperti ini perlu diberikan catatan tapi kami selaku mitra dengan diterbitkannya Perppu tersebut dan pengangkatan pimpinan KPK bisa mengangkat persoalan lebih optimal," tuturnya.






(dnu/fjr)