Wakil Ketua DPR: Ada Hiruk Pikuk, tapi Kami Tetap Bekerja

Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan anggota dewan saat ini tetap fokus bekerja menjalankan tugasnya. Taufik menyebut hiruk pikuk politik di Senayan masih dalam batas kewajaran.

"Ini masa transisi pergantian pemerintah dan dewan, namun masih dalam kondisi terkendali. Insya Allah sepanjang komitmen komunikasi politik antara pemerintah-DPR efektif terjaga tentu masalah tugas parlemen, eksekutif akan sesuai track," kata Taufik saat dihubungi Kamis (2/4/2015) malam.

Taufik menuturkan saat ini DPR sudah menunjukkan kinerjanya meski tak mendapat banyak sorotan dibanding dengan keributan politik yang terjadi. "Ada hiruk pikuk politik yang terjadi tapi kami masih bekerja sesuai tugas untuk mengawasi, menyusun anggaran dan legislasi," tegasnya.

Pergantian periode pemerintah dan dewan menurut Taufik memang memunculkan dinamika politik. Apalagi DPR dianggap jadi episentrum politik.

"Secara prinsip kerja bersama eksekutif untuk menjalankan program pro rakyat sudah ada sinergitas, sudah ada kesamaan pandang pemerintah dan DPR. Ini terbukti dari pembahasan APBNP yang mulanya dikhawatirkan deadlock karena dinamika politik tapi nyatanya berakhir mulus," imbuh politikus PAN ini.

Pimpinan DPR juga menyambut positif rencana Presiden Joko Widodo datang ke Senayan pada Senin (6/4). Pertemuan pekan depan bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, sebut Taufik akan membahas isu aktual.

"DPR mengapreasiasi Pak Jokowi bersedia datang untuk melakukan kunjungan balasan setelah pimpinan DPR 2 kali ke Istana. Kami akan membahas isu-isu terkini," ujarnya.

Kerisauan bakal terganggunya kinerja DPR diungkapkan Waketum Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

"Padahal, banyak pekerjaan dan tugas lain. Kinerja terganggu dong. Fungsi kami sebagai DPR jadi agak terganggu kalau begitu terus," tutur Titiek.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai DPR saat ini lebih banyak mengurusi kepentingan kelompoknya.

"Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan turun kepercayaan publik. Padahal anggota dewan seharusnya fokus bekerja sesuai tugasnya pada legislasi, pengawasan dan budgeting," sambung Arie.

Bila tugas ini dilupakan karena 'kesibukan' lain terkait kepentingan parpol, maka pemerintah diyakini juga mengalami kerugian. Sebab DPR sebagai partner harusnya memainkan peran untuk mendukung sekaligus mengawasi program pemerintah.


(fdn/nrl)