Atas hasil tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Pareira menilai kepemimpinan dan membesarkan partai adalah dua hal yang berbeda. Menurut dia, Jokowi dianggap bisa membesarkan partai karena saat ini menjadi Presiden Indonesia.
"βDalam konteks ini, Jokowi dilihat sebagai Presiden dan punya kapasitas lebih, do something untuk PDIP," kata Andreas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Megawati yang jadi ketua umum tapi Jokowi yang bisa membesarkan ini menarik. Di dalam 3 pilar, nama muncul dari bawah (desa) lalu penyaringan dan musyawarah mufakat, bagaimana kader di eksekutif dan kader di lagislatif dan pimpinan partai bekerja sama membesarkan partai," ujar Andreas.
3 Pilar yang disebutkan Andreas itu menjelaskan sistem internal PDIP dalam regenerasi pengurus partai dan upaya membesarkan partai. Oleh karena itu, ia menyebutkan ada harapan terhadap Jokowi untuk membesarkan PDIP.
"Ada harapan tinggi ini, dia (Jokowi) bisa berbuat sesuatu termasuk untuk PDIP. Ini cukup rasional mereka melihat konteks ini," ucap Andreas.
Walau begitu, menurut Andreas, dalam kongres PDIP 4 April nanti akan lebih banyak membicarakan program nasional, bukan ketua umum. Hal ini karena, menurut Andreas, nama ketua umum yang disaring dari tingkat desa hingga pusat dan telah melalui musyawarah mufakat telah mengeluarkan nama Megawati Soekarnoputri.
"Itu internal kongres nanti lebih banyak bicara program dan konsolidasi apa yang harusnya dilakukan partai ke depan. Ketika orang masih sibuk menentukan ketua umum, kita sudah selesai," kata Andreas.
βMenurut sensus dalam kategori tokoh yang bisa membesarkan partai, nama Jokowi mendapatkan indeks tertinggi 26,6 persen, disusul oleh Puan Maharani 22,8 persen, Megawati 15 persen, Ganjar Pranowo 9,1 persen dan Tjahjo Kumolo 8,9 persen. Untuk ketua umum partai, sensus menunjukan posisi ini masih dipegang Megawati sebanyak 320 DPC atau 68,5 persen.
Sensus ini dilakukan di 34 provinsi dan 541 kabupaten/kotaβ dengan metode wawancara terstruktur tatap muka para ketua DPD dan DPC. Sensus ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari-19 Februari 2015, melibatkan 2.000 ketua PDIP di daerah.
"Ini bukan opini publik tapi pandangan langsung subjektif ketua PDIP di daerah. Jadi berbeda, 90 persen target tercapai, jada saya kira ini representatif," ujar peneliti CSIS Philip Vermonte di lokasi yang sama.
(vid/erd)