.webp)
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyinggung soal bagi-bagi jabatan di pemerintahan. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab Anies.
"Semua presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet," kata Riza kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
Mantan tandem Anies di Balai Kota Jakarta itu menyinggung masalah yang sangat kompleks. Karena itu, Prabowo memilih putra-putri terbaik untuk membantunya dalam kabinet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu juga banyak ya, putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi yang baik. Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodir semua putra-putri terbaik untuk berbuat ya," jelas Riza.
Dia mengatakan Prabowo selalu akomodatif dalam menampung aspirasi masyarakat. Dia juga tak ragu mengajak seluruh elemen masyarakat berkontribusi untuk negara.
"Semua partai Bapak Presiden ajak, semua ormas, semua organisasi, semua komunitas, pengusaha, bahkan semua maupun mahasiswa, buruh, pekerja, perempuan, semua organisasi, komunitas, elemen masyarakat untuk terlibat aktif," tuturnya.
Ariza menilai yang terpenting untuk dilihat adalah hasil kinerja dari orang-orang yang dipilih Prabowo, bukan sebaliknya.
"Yang penting nanti kita lihat hasilnya apa, apa pendapat masyarakat. Semua program-program yang dibuat, dihadirkan Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat bangsa," pungkasnya.
Melansir detikJateng, kritik itu disampaikan Anies saat menghadiri Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Ia menyoroti praktik pemerintahan yang dinilainya semakin transaksional dan mengabaikan kepentingan publik.
"Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan," kata Anies di Hotel UTC Semarang, Rabu (8/10).
"Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Apa yang terjadi? Di depan layar sepertinya semua baik-baik saja. Tapi di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik," lanjutnya.
Selain itu, ia menyerukan agar meritokrasi atau sistem yang menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan prestasi, harus dikembalikan menjadi arus utama di institusi pemerintahan.
"Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi," tegasnya.
Simak juga Video: Sejumlah Pejabat Merapat ke Istana Jelang Pelantikan Wamen hingga Dubes
